Peraturan Sertifikasi CPPKRTB Kemenkes Terbaru 2026 – Sertifikasi Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik (CPPKRTB) merupakan standar yang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk memastikan setiap produk PKRT diproduksi secara konsisten, aman, bermutu, dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Produk seperti deterjen, sabun cuci piring, disinfektan, tisu, kapas, hingga produk kebersihan rumah tangga lainnya perlu diproduksi dengan sistem yang memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.
Memahami regulasi CPPKRTB sangat penting bagi perusahaan yang bergerak di bidang produksi PKRT. Selain menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban regulasi, penerapan CPPKRTB juga membantu perusahaan meningkatkan kualitas produksi, meminimalkan risiko cacat produk, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan.
Seiring berkembangnya sistem perizinan berbasis risiko, proses pengajuan sertifikasi kini dilakukan secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi. Meskipun mekanisme pengajuan berubah menjadi lebih modern, prinsip dasar penerapan CPPKRTB tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Berikut beberapa regulasi penting yang menjadi dasar penyelenggaraan Sertifikasi CPPKRTB di Indonesia.
Permenkes Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2017 merupakan dasar utama yang mengatur Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik. Di dalamnya dijelaskan bahwa setiap perusahaan yang memproduksi PKRT wajib menerapkan prinsip CPPKRTB sebagai bagian dari sistem pengendalian mutu produksi.
Pokok pengaturannya meliputi:
- Sistem manajemen mutu.
- Bangunan dan fasilitas produksi.
- Peralatan produksi.
- Personel yang kompeten.
- Dokumentasi proses produksi.
Peraturan ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan audit maupun evaluasi terhadap sarana produksi PKRT.
Peraturan Mengenai Izin Edar PKRT
Selain standar produksi, perusahaan juga wajib memperhatikan regulasi mengenai izin edar produk.
Peraturan mengenai izin edar menjadi dasar bahwa setiap produk PKRT yang dipasarkan harus melalui proses evaluasi sebelum dapat diedarkan kepada masyarakat. Regulasi mengenai izin edar PKRT telah mengalami beberapa perubahan mengikuti perkembangan sistem perizinan nasional. Permenkes Nomor 62 Tahun 2017 pernah menjadi dasar pengaturan izin edar PKRT, namun statusnya sudah tidak berlaku karena telah dicabut dan disesuaikan dengan regulasi perizinan yang lebih baru.
Dengan demikian, pelaku usaha perlu selalu mengikuti ketentuan terbaru yang berlaku pada saat mengajukan perizinan.
Undang-Undang Kesehatan
Ketentuan mengenai PKRT juga memiliki dasar hukum pada Undang-Undang di bidang kesehatan.
Prinsip utamanya adalah memastikan bahwa produk yang digunakan masyarakat memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat sebelum diedarkan.
Beberapa tujuan pengaturan tersebut yaitu:
- Melindungi kesehatan masyarakat.
- Menjamin mutu produk.
- Mengendalikan peredaran produk.
- Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
- Meningkatkan perlindungan konsumen.
Penerapan CPPKRTB menjadi salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Sistem Perizinan Berbasis Risiko
Saat ini proses pengajuan sertifikasi maupun berbagai perizinan usaha dilakukan melalui sistem perizinan berbasis risiko sesuai kebijakan pemerintah.
Melalui sistem tersebut, perusahaan dapat melakukan proses administrasi secara elektronik sehingga pengajuan menjadi lebih efektif dan terdokumentasi dengan baik.
Beberapa manfaat sistem perizinan berbasis risiko antara lain:
- Proses pengajuan lebih terintegrasi.
- Data perusahaan tersimpan secara elektronik.
- Pemantauan status permohonan lebih mudah.
- Dokumen dapat diunggah secara online.
- Mempermudah koordinasi antarinstansi.
Walaupun proses dilakukan secara digital, perusahaan tetap wajib memenuhi seluruh persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
Pedoman Operasional CPPKRTB
Selain regulasi utama, Kementerian Kesehatan juga menyediakan pedoman operasional sebagai acuan dalam penerapan CPPKRTB.
Pedoman tersebut membantu perusahaan memahami standar yang harus diterapkan dalam kegiatan produksi sehari-hari.
Beberapa aspek yang dibahas di dalam pedoman meliputi:
- Sistem manajemen mutu.
- Tata letak fasilitas produksi.
- Pengendalian bahan baku.
- Dokumentasi produksi.
- Pengendalian mutu produk jadi.
Pedoman operasional menjadi referensi penting bagi perusahaan yang ingin mempersiapkan sertifikasi CPPKRTB secara optimal.
Mengapa Memahami Regulasi CPPKRTB Sangat Penting?
Memahami regulasi tidak hanya membantu perusahaan memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mempermudah proses pengajuan sertifikasi.
Perusahaan yang telah menyesuaikan sistem produksinya dengan regulasi biasanya lebih siap menghadapi proses evaluasi maupun audit.
Keuntungan memahami regulasi sejak awal antara lain:
- Mengurangi risiko revisi dokumen.
- Mempercepat proses pengajuan.
- Memudahkan persiapan audit.
- Menjaga konsistensi mutu produk.
- Meningkatkan kepercayaan pelanggan.
Dengan memahami aturan yang berlaku, perusahaan dapat menjalankan kegiatan produksi secara lebih profesional.
Jasa Pengurusan Sertifikasi CPPKRTB PERMATAMAS
Mengurus Sertifikasi CPPKRTB memerlukan pemahaman mengenai regulasi, penyusunan dokumen, kesiapan fasilitas produksi, hingga proses evaluasi oleh Kementerian Kesehatan.
PERMATAMAS telah berpengalaman sejak tahun 2011 membantu perusahaan dalam pengurusan legalitas produk kesehatan, termasuk lebih dari 2.200 izin edar PKRT untuk produk dalam negeri maupun impor.
Layanan kami meliputi:
- Konsultasi persyaratan CPPKRTB.
- Pendampingan penyusunan dokumen.
- Pemeriksaan kesiapan sarana produksi.
- Pendampingan proses sertifikasi.
- Konsultasi hingga sertifikat diterbitkan.
Dengan pengalaman yang telah teruji, PERMATAMAS siap membantu perusahaan memperoleh Sertifikasi CPPKRTB secara lebih mudah, profesional, dan sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan yang berlaku.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
FAQ
1. Apa itu Sertifikasi CPPKRTB?
Sertifikasi CPPKRTB adalah sertifikasi yang membuktikan bahwa proses produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) telah memenuhi standar Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan.
2. Apa dasar hukum Sertifikasi CPPKRTB?
Salah satu dasar hukum utama CPPKRTB adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik, beserta ketentuan lain yang masih berlaku.
3. Apakah regulasi CPPKRTB berubah pada tahun 2026?
Hingga tahun 2026, penerapan CPPKRTB tetap mengacu pada regulasi yang berlaku serta mekanisme perizinan berbasis risiko yang diterapkan oleh pemerintah.
4. Siapa yang wajib mengikuti ketentuan CPPKRTB?
Perusahaan atau sarana produksi yang memproduksi PKRT sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan wajib menerapkan standar CPPKRTB.
5. Apa tujuan diterapkannya CPPKRTB?
Tujuan CPPKRTB adalah memastikan produk PKRT diproduksi secara konsisten, aman, bermutu, dan memenuhi persyaratan sebelum dipasarkan kepada masyarakat.
6. Apa saja aspek yang dinilai dalam CPPKRTB?
Aspek yang dinilai meliputi sistem manajemen mutu, tanggung jawab manajemen, bangunan dan fasilitas, peralatan produksi, serta proses produksi dan pengendalian mutu.
7. Apakah Sertifikasi CPPKRTB sama dengan izin edar PKRT?
Tidak. CPPKRTB merupakan sertifikasi untuk sarana produksi, sedangkan izin edar PKRT adalah persetujuan yang diberikan kepada setiap produk sebelum diedarkan.
8. Apakah perusahaan harus memiliki NIB sebelum mengurus CPPKRTB?
Ya. Perusahaan harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI yang sesuai sebagai salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi.
9. Mengapa penting memahami peraturan CPPKRTB?
Dengan memahami regulasi yang berlaku, perusahaan dapat mempersiapkan dokumen, sistem mutu, dan fasilitas produksi dengan lebih baik sehingga proses sertifikasi berjalan lebih lancar.
10. Mengapa memilih PERMATAMAS untuk pengurusan CPPKRTB?
PERMATAMAS telah berpengalaman sejak 2011 dalam pengurusan legalitas Kementerian Kesehatan dan telah membantu menerbitkan lebih dari 2.200 izin edar PKRT untuk produk dalam negeri maupun impor. Kami memberikan pendampingan mulai dari konsultasi regulasi, penyusunan dokumen, persiapan audit, hingga proses sertifikasi selesai secara profesional.
