Sertifikat CPKB BPOM - Jasa Sertifikasi SPA CPKB, CPKB, Halal dan CPPKRTB Bergaransi 100% Valid

Cara Mengurus Sertifikat CPKB Golongan B BPOM Terbaru

Jasa Sertifikasi CPKB·Juli 21, 2026

Cara Mengurus Sertifikat CPKB Golongan B BPOM Terbaru – Mengurus Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) Golongan B kini dilakukan secara online melalui sistem OSS Risk Based Approach (OSS RBA) yang terintegrasi dengan e-Sertifikasi BPOM. Sertifikat ini diperuntukkan bagi industri kosmetik Golongan B yang memproduksi kosmetik dengan teknologi sederhana sesuai ruang lingkup yang ditetapkan oleh BPOM.

Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha harus memastikan seluruh persyaratan administrasi, fasilitas produksi, personel, dan dokumen sistem mutu telah dipenuhi. Persiapan yang baik akan mempercepat proses evaluasi dan mengurangi risiko adanya temuan saat inspeksi BPOM.

Berikut panduan lengkap cara mengurus Sertifikat CPKB Golongan B BPOM terbaru.

Apa Itu Sertifikat CPKB Golongan B?

Sertifikat CPKB Golongan B atau Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh BPOM sebagai bukti bahwa industri kosmetik telah memenuhi aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik sesuai ruang lingkup Golongan B.

Kepemilikan sertifikat ini menjadi salah satu syarat penting sebelum perusahaan mengajukan notifikasi produk kosmetik kepada BPOM.

1. Memenuhi Persyaratan Dasar

Sebelum melakukan pengajuan, perusahaan harus memastikan seluruh persyaratan dasar telah tersedia.

Memiliki NIB dan Akun OSS RBA

Perusahaan wajib memiliki:

Nomor Induk Berusaha (NIB).
KBLI 20232 untuk Industri Kosmetika.
Akun OSS Risk Based Approach (OSS RBA).
Akun e-Sertifikasi BPOM.

Seluruh proses pengajuan dilakukan melalui sistem tersebut sehingga data perusahaan harus telah terintegrasi.

Memiliki Penanggung Jawab Teknis

Industri Kosmetika Golongan B wajib memiliki Penanggung Jawab Teknis (PJT) minimal seorang Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) atau Ahli Madya Farmasi sesuai ketentuan BPOM.

Penanggung Jawab Teknis bertugas mengawasi proses produksi agar sesuai dengan prinsip Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.

Menyiapkan Legalitas Sarana

Perusahaan juga harus memiliki dokumen legal terkait fasilitas produksi, antara lain:

Surat Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika.
Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama (apabila menggunakan fasilitas bersama dengan produksi obat atau obat tradisional).

Dokumen tersebut akan menjadi bagian dari proses evaluasi BPOM.

Menyusun Dokumen Sistem Mutu

Selain legalitas, perusahaan wajib menerapkan dokumen sistem mutu sesuai pedoman CPKB.

Dokumen tersebut mencakup berbagai aspek, seperti:

Higiene.
Sanitasi.
SOP.
Dokumentasi produksi.
Pengawasan mutu.
Audit internal.
Penanganan penyimpangan.
Tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA).

Seluruh dokumen harus diterapkan secara nyata dalam operasional perusahaan.

Cara Mengurus Sertifikat CPKB Golongan B BPOM Terbaru

2. Tahapan Pengajuan Sertifikat CPKB Golongan B

Setelah seluruh persyaratan siap, perusahaan dapat memulai proses pengajuan sertifikat.

Login ke Sistem OSS RBA

Langkah pertama adalah masuk ke akun OSS RBA.

Pada menu perizinan, pilih layanan permohonan Sertifikat Standar untuk Industri Kosmetika sesuai ruang lingkup usaha.

Pastikan seluruh data perusahaan telah diperbarui sebelum melanjutkan proses.

Melengkapi Data pada Sistem e-Sertifikasi BPOM

Setelah proses di OSS selesai, perusahaan akan diarahkan menuju sistem e-Sertifikasi BPOM.

Pada tahap ini perusahaan harus:

Melengkapi data administrasi.
Mengunggah dokumen legalitas.
Mengunggah dokumen sistem mutu.
Mengunggah denah bangunan.
Mengunggah data Penanggung Jawab Teknis.
Mengunggah dokumen pendukung lainnya.

Pastikan seluruh dokumen telah sesuai agar tidak terjadi penolakan administrasi.

Verifikasi Data dan Pembayaran PNBP

BPOM akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang telah diunggah.

Apabila dokumen dinyatakan memenuhi persyaratan, perusahaan akan menerima informasi mengenai pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah pembayaran dikonfirmasi, proses evaluasi akan dilanjutkan.

Pemeriksaan Sarana oleh BPOM

Tahap berikutnya adalah inspeksi fasilitas produksi.

Petugas BPOM atau Balai POM akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap:

Bangunan.
Tata letak ruang produksi.
Gudang.
Peralatan.
Laboratorium (apabila diperlukan).
Sanitasi.
Dokumentasi.
Implementasi SOP.
Kompetensi personel.

Audit dilakukan untuk memastikan kondisi nyata sesuai dengan dokumen yang telah diajukan.

Perbaikan Temuan (CAPA)

Apabila auditor menemukan ketidaksesuaian, perusahaan wajib menyusun Corrective and Preventive Action (CAPA).

CAPA merupakan tindakan perbaikan dan pencegahan yang harus diselesaikan sesuai batas waktu yang diberikan, umumnya paling lama 20 hari kerja.

Bukti pelaksanaan CAPA kemudian disampaikan kepada BPOM untuk dilakukan evaluasi kembali.

Penerbitan Sertifikat

Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dan CAPA dinyatakan memadai, BPOM akan menerbitkan Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB Golongan B melalui sistem OSS RBA dan e-Sertifikasi BPOM.

Perusahaan selanjutnya dapat menggunakan sertifikat tersebut sebagai salah satu persyaratan untuk proses notifikasi kosmetik.

3. Informasi Penting Mengenai Sertifikat CPKB Golongan B

Masa Berlaku Sertifikat

Sertifikat CPKB Golongan B memiliki masa berlaku 5 tahun sesuai ketentuan BPOM.

Sebelum masa berlaku berakhir, perusahaan perlu mengajukan pembaruan agar kegiatan usaha tetap berjalan tanpa kendala.

Estimasi Lama Proses

Apabila seluruh dokumen lengkap dan tidak terdapat temuan yang signifikan saat inspeksi, proses penerbitan sertifikat umumnya memerlukan waktu sekitar 35 hari kerja sesuai standar pelayanan BPOM.

Lama proses dapat bertambah apabila perusahaan harus melakukan perbaikan terhadap temuan audit.

Batasan Industri Kosmetika Golongan B

Industri Kosmetika Golongan B hanya diperbolehkan memproduksi kosmetik dengan teknologi sederhana sesuai ketentuan BPOM.

Golongan B tidak diperbolehkan memproduksi beberapa jenis kosmetik tertentu, antara lain:

Kosmetik untuk bayi.
Kosmetik yang digunakan pada area mata.
Kosmetik untuk rongga mulut.
Produk yang mengandung bahan pencerah kulit tertentu.
Produk anti-jerawat dengan ruang lingkup yang memerlukan fasilitas Golongan A.

Sebelum menentukan jenis produk, pastikan ruang lingkup produksi telah sesuai dengan klasifikasi Golongan B.

Mengapa Menggunakan Jasa Konsultan CPKB?

Proses pengajuan Sertifikat CPKB melibatkan berbagai dokumen teknis dan evaluasi fasilitas yang cukup kompleks.

Menggunakan jasa konsultan yang berpengalaman dapat membantu perusahaan:

Menyiapkan dokumen lebih lengkap.
Memastikan fasilitas sesuai standar.
Mengurangi risiko penolakan.
Mempercepat proses sertifikasi.
Mendampingi saat audit BPOM.
Membantu penyusunan CAPA apabila terdapat temuan.

Dengan pendampingan yang tepat, proses sertifikasi menjadi lebih efektif dan efisien.

Percayakan Pengurusan Sertifikat CPKB Golongan B kepada PERMATAMAS

Pendampingan Lengkap Hingga Sertifikat Terbit

PERMATAMAS menyediakan layanan Jasa Pengurusan Sertifikat CPKB Golongan B BPOM mulai dari pemeriksaan legalitas usaha, penyusunan dokumen sistem mutu, persetujuan denah bangunan, persiapan fasilitas produksi, pendampingan audit BPOM, hingga penyelesaian CAPA dan penerbitan sertifikat.

Tim kami siap membantu industri kosmetik dan UMKM memenuhi seluruh persyaratan BPOM dengan proses yang lebih mudah, cepat, dan sesuai regulasi.

Kami juga memberikan garansi 100% uang kembali apabila proses gagal karena kesalahan tim PERMATAMAS.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ

1. Bagaimana cara mengurus Sertifikat CPKB Golongan B BPOM?

Pengajuan dilakukan secara online melalui OSS RBA yang terintegrasi dengan e-Sertifikasi BPOM dengan melengkapi persyaratan administrasi dan teknis.

2. Apa syarat utama sebelum mengajukan Sertifikat CPKB Golongan B?

Perusahaan harus memiliki NIB dengan KBLI 20232, akun OSS RBA, Penanggung Jawab Teknis, persetujuan denah bangunan, dan dokumen sistem mutu CPKB.

3. Siapa yang dapat menjadi Penanggung Jawab Teknis Golongan B?

Minimal seorang Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) atau Ahli Madya Farmasi yang memenuhi ketentuan BPOM.

4. Apakah pengajuan dilakukan melalui OSS RBA?

Ya. Pengajuan diawali melalui OSS RBA dan dilanjutkan dengan pengisian data pada sistem e-Sertifikasi BPOM.

5. Apakah ada inspeksi fasilitas sebelum sertifikat diterbitkan?

Ya. BPOM atau Balai POM akan melakukan audit fasilitas untuk memastikan kondisi lapangan sesuai dengan dokumen yang diajukan.

6. Apa yang dimaksud CAPA dalam proses CPKB?

CAPA (Corrective and Preventive Action) adalah tindakan perbaikan dan pencegahan yang wajib dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian saat audit BPOM.

7. Berapa lama proses penerbitan Sertifikat CPKB Golongan B?

Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, proses penerbitan umumnya memerlukan sekitar 35 hari kerja, di luar waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian CAPA apabila terdapat temuan.

8. Berapa lama masa berlaku Sertifikat CPKB Golongan B?

Sertifikat berlaku selama 5 tahun dan perlu diperbarui sebelum masa berlakunya berakhir.

9. Apakah Golongan B dapat memproduksi semua jenis kosmetik?

Tidak. Industri Golongan B hanya boleh memproduksi kosmetik dengan teknologi sederhana dan memiliki batasan jenis produk sesuai ketentuan BPOM.

10. Mengapa menggunakan jasa PERMATAMAS untuk pengurusan CPKB Golongan B?

PERMATAMAS memberikan pendampingan mulai dari persiapan dokumen, fasilitas, audit BPOM, hingga sertifikat terbit dengan garansi 100% uang kembali apabila proses gagal karena kesalahan tim PERMATAMAS.

Syarat Sertifikat CPKB Golongan B BPOM

Jasa Sertifikasi CPKB·Juli 20, 2026

Syarat Sertifikat CPKB Golongan B BPOM – Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (SPA CPKB) Golongan B merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin memproduksi kosmetik dengan teknologi sederhana sesuai ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Industri Kosmetika Golongan B umumnya diperuntukkan bagi UMKM atau industri kecil yang memproduksi bentuk sediaan tertentu, seperti sabun, sampo, lulur, garam mandi, atau produk kosmetik lainnya yang termasuk dalam ruang lingkup Golongan B.

Sebelum memperoleh sertifikat tersebut, perusahaan harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi maupun teknis sesuai regulasi BPOM. Berikut penjelasannya.

Apa Itu Sertifikat CPKB Golongan B?

Sertifikat CPKB Golongan B atau Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh BPOM sebagai bukti bahwa fasilitas produksi kosmetik telah memenuhi aspek tertentu dari Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.

Kepemilikan sertifikat ini menjadi salah satu syarat penting dalam proses perizinan dan notifikasi produk kosmetik sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Memiliki Legalitas Usaha dan NIB

Persyaratan pertama adalah legalitas usaha yang sah.

Perusahaan harus memiliki:

Nomor Induk Berusaha (NIB).
KBLI yang sesuai untuk Industri Kosmetika.
Legalitas badan usaha sesuai ketentuan.
NPWP perusahaan.
Data perusahaan yang aktif.

Legalitas tersebut menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengajukan Sertifikat CPKB melalui sistem perizinan pemerintah.

2. Memiliki Akun OSS RBA dan e-Sertifikasi BPOM

Seluruh proses pengajuan Sertifikat CPKB Golongan B dilakukan secara elektronik.

Oleh karena itu perusahaan wajib memiliki:

Akun OSS Risk Based Approach (OSS RBA).
Akun e-Sertifikasi BPOM.
Data perusahaan yang telah terintegrasi.

Melalui sistem tersebut perusahaan dapat mengajukan permohonan, mengunggah dokumen, memantau proses evaluasi, hingga menerima hasil sertifikasi.

3. Memiliki Penanggung Jawab Teknis yang Kompeten

Industri Kosmetika Golongan B wajib memiliki Penanggung Jawab Teknis (PJT) yang memenuhi persyaratan BPOM.

Minimal PJT merupakan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) atau Ahli Madya Farmasi yang memiliki kompetensi di bidang produksi kosmetik.

Penanggung Jawab Teknis bertugas mengawasi proses produksi agar seluruh kegiatan berjalan sesuai prinsip Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.

Beberapa tanggung jawab PJT meliputi:

Mengawasi proses produksi.
Memastikan penerapan SOP.
Mengawasi higiene dan sanitasi.
Memastikan mutu produk.
Mengawasi dokumentasi produksi.

4. Memiliki Persetujuan Denah Bangunan

Sebelum mengajukan Sertifikat CPKB, perusahaan harus memperoleh Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika dari BPOM.

Denah bangunan harus menunjukkan bahwa fasilitas produksi telah dirancang sesuai prinsip CPKB, antara lain:

Alur proses satu arah.
Pemisahan area produksi.
Gudang bahan baku.
Gudang produk jadi.
Ruang penimbangan.
Area sanitasi.
Jalur personel dan material.

Persetujuan denah menjadi salah satu dokumen penting yang akan dievaluasi BPOM.

5. Menyiapkan Dokumen Sistem Mutu CPKB

Perusahaan wajib menyusun dan menerapkan dokumen sistem mutu sesuai pedoman CPKB.

Secara umum dokumen tersebut mencakup 12 aspek sistem mutu, antara lain:

Sistem Manajemen Mutu.
Personalia.
Bangunan dan Fasilitas.
Peralatan.
Sanitasi dan Higiene.
Produksi.
Pengawasan Mutu.
Dokumentasi.
Audit Internal.
Penanganan Keluhan dan Penarikan Produk.
Produk Berdasarkan Kontrak.
Penyimpangan dan CAPA.

Seluruh dokumen harus diterapkan secara nyata di perusahaan, bukan hanya disiapkan sebagai persyaratan administrasi.

6. Memenuhi Persyaratan Fasilitas Produksi

Selain dokumen, BPOM juga akan menilai kesiapan fasilitas produksi.

Beberapa aspek yang diperiksa meliputi:

Kebersihan ruang produksi.
Tata letak fasilitas.
Kondisi peralatan.
Sistem sanitasi.
Tempat penyimpanan bahan baku.
Area produk jadi.
Ruang ganti karyawan.
Ventilasi dan pencahayaan.

Fasilitas harus mampu mendukung proses produksi kosmetik yang higienis dan aman.

7. Surat Persetujuan Fasilitas Bersama (Apabila Menggunakan Fasilitas Bersama)

Apabila perusahaan menggunakan fasilitas produksi yang juga digunakan untuk memproduksi obat atau obat tradisional, maka wajib memiliki Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama yang masih berlaku.

Dokumen ini menunjukkan bahwa penggunaan fasilitas tersebut telah mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan BPOM serta tidak menimbulkan risiko kontaminasi silang.

8. Siap Mengikuti Evaluasi dan Audit BPOM

Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, perusahaan akan melalui proses evaluasi dokumen dan pemeriksaan fasilitas oleh BPOM.

Auditor akan memeriksa:

Kesesuaian dokumen.
Implementasi SOP.
Kondisi fasilitas.
Kompetensi personel.
Sistem dokumentasi.
Penerapan higiene dan sanitasi.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, perusahaan wajib melakukan tindakan perbaikan (CAPA) sebelum sertifikat diterbitkan.

Mengapa Memenuhi Persyaratan CPKB Golongan B Sangat Penting?

Pemenuhan seluruh persyaratan memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, antara lain:

Memenuhi ketentuan BPOM.
Mendukung proses notifikasi kosmetik.
Menjamin mutu dan keamanan produk.
Meningkatkan kepercayaan konsumen.
Mengurangi risiko penolakan saat audit.
Mempermudah pengembangan usaha kosmetik.

Persiapan yang baik sejak awal juga dapat mempercepat proses penerbitan Sertifikat CPKB.

Percayakan Pengurusan Sertifikat CPKB kepada PERMATAMAS

Pendampingan Lengkap Sampai Sertifikat Terbit

PERMATAMAS menyediakan layanan Jasa Pengurusan Sertifikat CPKB Golongan B BPOM dengan pendampingan mulai dari pemeriksaan legalitas, persetujuan denah bangunan, penyusunan dokumen sistem mutu, persiapan fasilitas, simulasi audit, hingga proses sertifikasi selesai.

Tim kami membantu memastikan seluruh persyaratan administrasi maupun teknis telah sesuai dengan regulasi BPOM sehingga proses pengajuan menjadi lebih mudah dan efisien.

Kami juga memberikan garansi 100% uang kembali apabila proses gagal karena kesalahan tim PERMATAMAS.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ

1. Apa itu Sertifikat CPKB Golongan B?

Sertifikat CPKB Golongan B atau SPA CPKB adalah dokumen resmi BPOM yang menyatakan bahwa fasilitas produksi kosmetik skala sederhana telah memenuhi aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.

2. Siapa yang wajib memiliki Sertifikat CPKB Golongan B?

Pelaku usaha atau industri kosmetik yang memproduksi kosmetik dengan ruang lingkup Golongan B sesuai ketentuan BPOM wajib memiliki sertifikat ini sebelum melakukan notifikasi produk.

3. Apakah NIB menjadi syarat pengajuan CPKB Golongan B?

Ya. Perusahaan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI Industri Kosmetika yang sesuai.

4. Apakah pengajuan dilakukan melalui OSS?

Ya. Proses pengajuan dilakukan melalui OSS RBA yang terintegrasi dengan sistem e-Sertifikasi BPOM.

5. Siapa yang dapat menjadi Penanggung Jawab Teknis Golongan B?

Minimal seorang Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) atau Ahli Madya Farmasi yang memenuhi ketentuan BPOM.

6. Apakah persetujuan denah bangunan wajib dimiliki?

Ya. Persetujuan denah bangunan merupakan salah satu persyaratan utama sebelum mengajukan Sertifikat CPKB Golongan B.

7. Apa saja dokumen sistem mutu yang harus disiapkan?

Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang mencakup 12 aspek sistem mutu CPKB, termasuk SOP, sanitasi, higiene, dokumentasi, audit internal, dan CAPA.

8. Apakah fasilitas produksi akan diperiksa BPOM?

Ya. BPOM akan melakukan evaluasi dokumen dan audit fasilitas untuk memastikan seluruh persyaratan CPKB telah diterapkan.

9. Apakah penggunaan fasilitas bersama diperbolehkan?

Diperbolehkan apabila perusahaan memiliki surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama yang masih berlaku sesuai ketentuan BPOM.

10. Mengapa memilih PERMATAMAS untuk pengurusan Sertifikat CPKB Golongan B?

PERMATAMAS memberikan pendampingan lengkap mulai dari legalitas, dokumen, persiapan fasilitas, hingga audit BPOM dengan garansi 100% uang kembali apabila proses gagal karena kesalahan tim PERMATAMAS.

Persyaratan Personel dan Penanggung Jawab Teknis CPKB Golongan A

Jasa Sertifikasi CPKB·Juli 20, 2026

Persyaratan Personel dan Penanggung Jawab Teknis CPKB Golongan A – Salah satu aspek terpenting dalam penerapan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) adalah tersedianya personel yang kompeten. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mewajibkan setiap Industri Kosmetika Golongan A memiliki struktur organisasi yang jelas, didukung tenaga profesional, serta seorang Penanggung Jawab Teknis (PJT) yang memenuhi persyaratan.

Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu dilaksanakan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Dengan demikian, kosmetik yang diproduksi memiliki mutu yang konsisten, aman digunakan, dan memenuhi ketentuan regulasi.

Berikut persyaratan personel dan Penanggung Jawab Teknis pada Industri Kosmetika Golongan A sesuai pedoman CPKB.

1. Penanggung Jawab Teknis (PJT) Wajib Seorang Apoteker

Industri Kosmetika Golongan A diwajibkan menunjuk Apoteker sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT).

Ketentuan ini berlaku karena Industri Golongan A diperbolehkan memproduksi seluruh bentuk sediaan kosmetik sehingga membutuhkan pengawasan teknis yang lebih komprehensif.

Apoteker bertanggung jawab memastikan seluruh proses produksi dilakukan sesuai prinsip Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.

2. Kualifikasi Penanggung Jawab Teknis

Memiliki Pendidikan Profesi Apoteker

Penanggung Jawab Teknis wajib merupakan lulusan profesi Apoteker yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pendidikan, Apoteker juga harus memiliki dokumen legal yang masih berlaku, antara lain:

Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA).
Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA), apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa Apoteker memiliki kewenangan menjalankan tugas profesionalnya.

Menguasai Prinsip CPKB dan Regulasi Kosmetika

Selain kualifikasi akademik, PJT juga harus memahami berbagai aspek teknis industri kosmetik, seperti:

Prinsip Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB).
Sistem Manajemen Mutu.
Pengawasan Mutu (Quality Control).
Pemastian Mutu (Quality Assurance).
Regulasi kosmetika di Indonesia.
Prosedur inspeksi dan audit BPOM.

Kompetensi tersebut sangat penting untuk memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai standar.

Bertanggung Jawab terhadap Aspek Teknis Produksi

Sebagai Penanggung Jawab Teknis, Apoteker memiliki tanggung jawab penuh terhadap kegiatan teknis perusahaan.

Ruang lingkup tanggung jawab meliputi:

Produksi kosmetik.
Pengawasan mutu.
Pemastian mutu.
Evaluasi penyimpangan.
Persetujuan pelepasan produk.
Kepatuhan terhadap regulasi BPOM.

Persyaratan Personel dan Penanggung Jawab Teknis CPKB Golongan A

3. Struktur Personel Inti Industri Kosmetika Golongan A

Selain Penanggung Jawab Teknis, Industri Kosmetika Golongan A juga harus memiliki struktur organisasi yang jelas.

Beberapa personel inti yang wajib tersedia antara lain:

Kepala Bagian Produksi.
Kepala Bagian Pengawasan Mutu (Quality Control).
Personel Quality Assurance.
Personel Gudang.
Personel Laboratorium.
Operator Produksi.

Masing-masing bagian harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdokumentasi secara jelas.

Bagian Produksi dan Pengawasan Mutu Harus Independen

Salah satu prinsip penting dalam CPKB adalah pemisahan fungsi antara bagian produksi dan bagian pengawasan mutu.

Kedua bagian tersebut tidak boleh saling merangkap jabatan karena dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam proses pengendalian mutu.

Independensi ini bertujuan memastikan hasil pemeriksaan mutu dilakukan secara objektif.

4. Kepala Bagian Produksi

Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab mengelola seluruh kegiatan produksi kosmetik.

Tugas utamanya meliputi:

Mengawasi proses produksi.
Memastikan SOP dijalankan.
Mengatur penggunaan peralatan.
Mengawasi personel produksi.
Memastikan proses berjalan sesuai CPKB.

Kepala Produksi juga harus memiliki pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan kegiatan industri kosmetik.

5. Kepala Bagian Quality Control (QC)

Bagian Pengawasan Mutu memiliki peran penting dalam memastikan setiap bahan dan produk memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.

Kepala Bagian QC sebaiknya merupakan tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang analisis laboratorium, seperti Apoteker atau analis farmasi berpengalaman.

Bagian QC bertanggung jawab terhadap:

Pemeriksaan bahan baku.
Pengujian bahan pengemas.
Pengujian produk antara.
Pengujian produk jadi.
Persetujuan hasil pengujian.

Seluruh kegiatan QC dilakukan secara independen dari bagian produksi.

6. Persyaratan Umum Seluruh Personel

Tidak hanya personel inti, seluruh karyawan yang bekerja di area produksi maupun laboratorium juga wajib memenuhi persyaratan tertentu.

Kondisi Kesehatan

Seluruh personel harus berada dalam kondisi sehat dan tidak menderita penyakit yang dapat memengaruhi mutu produk.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala untuk memastikan personel layak bekerja di area produksi.

Pelatihan Berkala

Setiap personel wajib memperoleh pelatihan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Materi pelatihan umumnya meliputi:

Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.
Higiene personel.
Sanitasi.
Keselamatan kerja.
SOP perusahaan.
Sistem mutu.

Pelatihan dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi personel.

Menggunakan Pakaian Kerja yang Sesuai

Seluruh personel wajib mematuhi ketentuan higiene dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai area kerja.

Pakaian kerja umumnya meliputi:

Seragam kerja.
Penutup kepala.
Masker.
Sarung tangan.
Sepatu kerja.

Kebersihan pribadi juga harus selalu dijaga sebelum memasuki area produksi.

7. Tugas dan Tanggung Jawab Personel Teknis

Personel teknis memiliki peran penting dalam menjaga mutu produk kosmetik.

Beberapa tanggung jawab utama meliputi:

Memastikan proses produksi sesuai SOP.
Menyetujui spesifikasi bahan baku.
Menyetujui spesifikasi bahan pengemas.
Mengawasi proses Quality Control.
Memastikan seluruh dokumentasi diperbarui.
Menyimpan catatan batch secara lengkap.
Melakukan investigasi terhadap penyimpangan.
Menangani keluhan pelanggan.
Mengawasi proses penarikan produk (recall) apabila diperlukan.
Melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA).

Seluruh kegiatan tersebut harus terdokumentasi dan dapat ditelusuri saat dilakukan audit oleh BPOM.

Mengapa Persyaratan Personel Sangat Penting dalam CPKB?

Personel merupakan faktor utama dalam keberhasilan penerapan sistem CPKB.

Dengan tenaga kerja yang kompeten, perusahaan dapat:

Menjamin mutu produk kosmetik.
Memenuhi persyaratan BPOM.
Mengurangi risiko kesalahan produksi.
Mempercepat proses sertifikasi.
Meningkatkan kepercayaan konsumen.
Mendukung keberlanjutan sistem manajemen mutu.

Karena itu, pengembangan kompetensi personel harus menjadi perhatian utama setiap industri kosmetik.

Percayakan Persiapan Sertifikasi CPKB kepada PERMATAMAS

Pendampingan Lengkap Menuju Sertifikat CPKB BPOM

PERMATAMAS menyediakan layanan Jasa Pengurusan Sertifikat CPKB BPOM dengan pendampingan menyeluruh, termasuk evaluasi struktur organisasi, persyaratan Penanggung Jawab Teknis, penyusunan uraian jabatan, dokumen sistem mutu, audit internal, hingga proses sertifikasi selesai.

Kami membantu perusahaan memastikan seluruh personel telah memenuhi ketentuan BPOM sehingga proses Sertifikasi CPKB berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai regulasi.

Kami juga memberikan garansi 100% uang kembali apabila proses gagal karena kesalahan tim PERMATAMAS.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ

1. Siapa yang dapat menjadi Penanggung Jawab Teknis (PJT) pada Industri Kosmetika Golongan A?

Penanggung Jawab Teknis wajib dijabat oleh seorang Apoteker yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan BPOM.

2. Apakah Apoteker harus memiliki STRA dan SIPA?

Ya. Apoteker harus memiliki dokumen legal yang masih berlaku, seperti STRA dan, apabila dipersyaratkan, SIPA sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Apa tugas utama Penanggung Jawab Teknis dalam CPKB?

PJT bertanggung jawab mengawasi produksi, Quality Control, Quality Assurance, dokumentasi, pelepasan produk, serta memastikan seluruh proses memenuhi standar CPKB.

4. Apakah Kepala Produksi dan Kepala Quality Control boleh dijabat oleh orang yang sama?

Tidak. Dalam penerapan CPKB, fungsi produksi dan pengawasan mutu harus independen untuk menjaga objektivitas pengendalian mutu.

5. Mengapa personel harus mengikuti pelatihan CPKB secara berkala?

Pelatihan bertujuan meningkatkan kompetensi personel dalam menerapkan CPKB, higiene, sanitasi, SOP, dan sistem mutu sesuai perkembangan regulasi.

6. Apakah seluruh personel harus menjalani pemeriksaan kesehatan?

Ya. Personel yang bekerja di area produksi dan laboratorium wajib menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk memastikan tidak membawa risiko kontaminasi.

7. Mengapa penggunaan pakaian kerja sangat penting?

Pakaian kerja dan APD membantu menjaga kebersihan personel serta mengurangi risiko kontaminasi terhadap produk kosmetik selama proses produksi.

8. Apa saja tugas Kepala Bagian Quality Control?

Kepala QC bertanggung jawab melakukan pengawasan mutu terhadap bahan baku, bahan pengemas, produk antara, dan produk jadi serta menyetujui hasil pengujian laboratorium.

9. Mengapa struktur organisasi menjadi bagian dari penilaian CPKB?

Karena BPOM memastikan setiap fungsi dalam industri kosmetik memiliki personel yang kompeten, bertanggung jawab, dan bekerja secara independen sesuai prinsip CPKB.

10. Mengapa memilih PERMATAMAS untuk pendampingan Sertifikasi CPKB?

PERMATAMAS membantu menyiapkan struktur organisasi, persyaratan PJT, dokumen sistem mutu, audit internal, hingga proses sertifikasi selesai dengan garansi 100% uang kembali apabila proses gagal karena kesalahan tim PERMATAMAS.

Persyaratan Laboratorium Quality Control pada CPKB Golongan A

Jasa Sertifikasi CPKB·Juli 20, 2026

Persyaratan Laboratorium Quality Control pada CPKB Golongan A – Laboratorium Quality Control (QC) merupakan salah satu fasilitas yang wajib dimiliki oleh Industri Kosmetik Golongan A sesuai ketentuan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Keberadaan laboratorium ini berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh bahan baku, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, hingga produk jadi memenuhi spesifikasi mutu sebelum digunakan atau dipasarkan.

Dalam proses Sertifikasi CPKB, BPOM tidak hanya menilai keberadaan laboratorium, tetapi juga mengevaluasi personel, fasilitas, peralatan, sistem dokumentasi, hingga penerapan prosedur pengujian yang dilakukan oleh laboratorium tersebut.

Dengan laboratorium Quality Control yang memenuhi standar, perusahaan dapat menjamin keamanan, mutu, dan konsistensi produk kosmetik yang diproduksi.

Berikut persyaratan laboratorium Quality Control pada CPKB Golongan A yang perlu dipenuhi.

1. Personalia Laboratorium Quality Control

Keberhasilan sistem Quality Control sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang menjalankannya.

Dipimpin oleh Apoteker Penanggung Jawab

Laboratorium Quality Control harus berada di bawah pengawasan Apoteker yang memiliki kompetensi sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT).

Apoteker bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan pengujian berjalan sesuai prosedur serta hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas Apoteker antara lain:

Menyetujui metode pengujian.
Mengawasi proses analisis.
Memastikan validitas hasil pengujian.
Menyetujui pelepasan produk.
Mengawasi sistem dokumentasi laboratorium.

Didukung Analis yang Kompeten

Selain Apoteker, laboratorium juga harus didukung oleh tenaga analis yang memiliki pendidikan, pelatihan, dan kompetensi sesuai bidang pengujian kosmetik.

Seluruh personel wajib mendapatkan pelatihan secara berkala agar memahami perkembangan metode analisis, penggunaan instrumen, serta penerapan sistem mutu laboratorium.

2. Bangunan dan Fasilitas Laboratorium

Laboratorium Quality Control harus dirancang sedemikian rupa agar mendukung proses pengujian yang akurat dan meminimalkan risiko kontaminasi.

Terpisah dari Area Produksi

Laboratorium wajib dipisahkan secara fisik dari area produksi maupun gudang penyimpanan.

Pemisahan ini bertujuan untuk:

Menghindari kontaminasi silang.
Menjaga integritas sampel.
Menjamin hasil pengujian yang akurat.
Meningkatkan keamanan proses analisis.

Memiliki Area Pengujian yang Terpisah

Laboratorium sebaiknya memiliki pembagian area berdasarkan jenis pengujian.

Beberapa area yang umum tersedia antara lain:

Laboratorium kimia.
Laboratorium mikrobiologi.
Ruang instrumen.
Area persiapan sampel.
Area pencucian peralatan.

Khusus laboratorium mikrobiologi, desain ruangan umumnya memerlukan sistem khusus seperti Air Lock dan Laminar Air Flow (LAF) untuk mengurangi risiko kontaminasi.

Kondisi Ruangan Terkendali

Kondisi lingkungan laboratorium harus dijaga agar mendukung stabilitas hasil pengujian.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi:

Suhu ruangan.
Kelembapan udara.
Sistem ventilasi.
Air Conditioning (AC).
Air Handling Unit (AHU).
Pencahayaan yang memadai.

Lingkungan yang stabil akan membantu menjaga performa instrumen laboratorium.

Persyaratan Laboratorium Quality Control pada CPKB Golongan A

3. Peralatan dan Instrumen Laboratorium

Laboratorium Quality Control harus memiliki peralatan yang sesuai dengan ruang lingkup produksi kosmetik perusahaan.

Peralatan tersebut digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap:

Bahan baku.
Bahan pengemas.
Produk antara.
Produk ruahan.
Produk jadi.

Jenis instrumen yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan pengujian fisika, kimia, maupun mikrobiologi.

Kalibrasi Peralatan

Seluruh alat ukur dan instrumen laboratorium wajib dikalibrasi secara berkala.

Contoh peralatan yang memerlukan kalibrasi antara lain:

Timbangan analitik.
pH meter.
Thermometer.
Hygrometer.
Alat ukur volume.
Instrumen analitik lainnya.

Kalibrasi dilakukan untuk memastikan hasil pengujian tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyimpanan Reagen dan Baku Pembanding

Laboratorium juga harus memiliki tempat penyimpanan khusus untuk:

Reagen kimia.
Larutan standar.
Baku pembanding.
Sampel pertinggal (retained sample).

Seluruh bahan tersebut harus disimpan pada kondisi suhu yang sesuai agar kualitasnya tetap terjaga.

4. Sistem Dokumentasi Laboratorium

Dokumentasi merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam audit CPKB.

Seluruh aktivitas laboratorium harus memiliki prosedur tertulis serta dapat ditelusuri kembali.

Memiliki SOP Pengujian

Laboratorium wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap kegiatan, seperti:

Pengambilan sampel.
Persiapan sampel.
Pengujian laboratorium.
Kalibrasi alat.
Pembersihan peralatan.
Penanganan hasil yang tidak memenuhi spesifikasi.

SOP harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh personel laboratorium.

Mendokumentasikan Seluruh Hasil Analisis

Seluruh hasil pengujian wajib dicatat dan diarsipkan dengan baik.

Dokumen yang umumnya tersedia antara lain:

Certificate of Analysis (CoA).
Lembar hasil pengujian.
Logbook instrumen.
Catatan kalibrasi.
Catatan penggunaan reagen.
Arsip retained sample.

Dokumentasi dapat dilakukan menggunakan Laboratory Information Management System (LIMS) maupun sistem dokumentasi fisik yang valid dan mudah ditelusuri.

Mengapa Laboratorium Quality Control Sangat Penting?

Laboratorium Quality Control memiliki peran strategis dalam menjaga mutu produk kosmetik.

Dengan laboratorium yang memenuhi standar CPKB, perusahaan dapat:

Memastikan bahan baku sesuai spesifikasi.
Mengendalikan mutu selama proses produksi.
Memastikan produk jadi aman digunakan.
Mengurangi risiko produk cacat.
Memenuhi persyaratan Sertifikasi CPKB BPOM.
Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk.

Karena itu, laboratorium QC bukan hanya menjadi persyaratan regulasi, tetapi juga merupakan investasi penting bagi keberlangsungan industri kosmetik.

Percayakan Persiapan Laboratorium CPKB kepada PERMATAMAS

Pendampingan Profesional Menuju Sertifikasi CPKB BPOM

PERMATAMAS menyediakan layanan Jasa Pengurusan Sertifikat CPKB BPOM yang mencakup pendampingan evaluasi laboratorium Quality Control sesuai ketentuan BPOM.

Kami membantu perusahaan mulai dari penilaian kesiapan fasilitas laboratorium, penyusunan SOP, sistem dokumentasi, persiapan audit internal, simulasi inspeksi, hingga proses sertifikasi selesai.

Dengan pengalaman mendampingi berbagai industri kosmetik di Indonesia, PERMATAMAS siap membantu perusahaan memenuhi seluruh persyaratan CPKB secara efektif dan sesuai regulasi.

Kami juga memberikan garansi 100% uang kembali apabila proses gagal karena kesalahan tim PERMATAMAS.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ

1. Apakah Industri Kosmetik Golongan A wajib memiliki laboratorium Quality Control?

Ya. Industri Kosmetik Golongan A wajib memiliki laboratorium Quality Control (QC) internal yang memadai untuk melakukan pengujian mutu sesuai ketentuan CPKB BPOM.

2. Siapa yang bertanggung jawab atas laboratorium QC?

Laboratorium QC harus berada di bawah pengawasan Apoteker sebagai Penanggung Jawab Teknis yang memiliki kompetensi di bidang pengujian mutu kosmetik.

3. Mengapa laboratorium harus dipisahkan dari area produksi?

Pemisahan dilakukan untuk mencegah kontaminasi silang, menjaga integritas sampel, dan memastikan hasil pengujian tetap akurat.

4. Apa saja area yang sebaiknya ada di laboratorium QC?

Umumnya terdiri dari laboratorium kimia, laboratorium mikrobiologi, ruang instrumen, area persiapan sampel, dan area pencucian peralatan.

5. Mengapa laboratorium mikrobiologi memerlukan Air Lock dan LAF?

Air Lock dan Laminar Air Flow (LAF) membantu mengurangi risiko kontaminasi silang sehingga pengujian mikrobiologi dapat dilakukan dalam kondisi yang lebih terkendali.

6. Apakah seluruh alat laboratorium harus dikalibrasi?

Ya. Seluruh alat ukur dan instrumen yang digunakan untuk pengujian wajib dikalibrasi secara berkala sesuai prosedur yang berlaku.

7. Apa fungsi Certificate of Analysis (CoA)?

Certificate of Analysis merupakan dokumen yang berisi hasil pengujian laboratorium sebagai bukti bahwa bahan atau produk telah memenuhi spesifikasi mutu yang ditetapkan.

8. Apakah laboratorium wajib memiliki SOP?

Ya. Setiap kegiatan laboratorium, mulai dari pengambilan sampel hingga pengujian dan kalibrasi alat, harus memiliki SOP yang terdokumentasi dan diterapkan secara konsisten.

9. Mengapa dokumentasi laboratorium menjadi perhatian BPOM?

Dokumentasi menjadi bukti penerapan sistem mutu laboratorium dan memudahkan penelusuran data saat dilakukan audit atau investigasi.

10. Mengapa memilih PERMATAMAS untuk pendampingan Sertifikasi CPKB?

PERMATAMAS membantu menyiapkan laboratorium QC, dokumen sistem mutu, SOP, audit internal, hingga proses sertifikasi selesai dengan garansi 100% uang kembali apabila proses gagal karena kesalahan tim PERMATAMAS.

Standar Fasilitas Produksi Kosmetik Golongan A Sesuai CPKB

Jasa Sertifikasi CPKB·Juli 20, 2026

Standar Fasilitas Produksi Kosmetik Golongan A Sesuai CPKB – Industri Kosmetik Golongan A memiliki standar fasilitas produksi yang lebih tinggi dibandingkan Golongan B karena diperbolehkan memproduksi berbagai bentuk sediaan kosmetik dengan proses yang lebih kompleks. Oleh karena itu, seluruh bangunan, fasilitas, peralatan, dan sistem pendukung wajib memenuhi ketentuan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Tujuan utama penerapan standar fasilitas ini adalah memastikan setiap produk kosmetik diproduksi dalam lingkungan yang mampu menjaga mutu, keamanan, serta mencegah terjadinya kontaminasi silang selama proses produksi.

Sebelum memperoleh Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB (SPA CPKB), BPOM akan melakukan evaluasi terhadap fasilitas produksi untuk memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi.

Berikut standar fasilitas produksi kosmetik Golongan A sesuai pedoman CPKB.

1. Desain dan Tata Letak Bangunan

Desain bangunan merupakan salah satu aspek pertama yang akan diperiksa oleh BPOM.

Fasilitas produksi harus dirancang dengan alur proses yang logis dan searah (one way flow) mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk jadi. Tujuannya adalah mencegah terjadinya kontaminasi silang antara bahan baku, produk setengah jadi, produk jadi, limbah, maupun pergerakan personel.

Selain itu, material bangunan juga harus memenuhi persyaratan CPKB, yaitu:

Dinding halus dan mudah dibersihkan.
Lantai tidak berpori.
Langit-langit tidak mudah menghasilkan debu.
Sudut ruangan mudah dibersihkan.
Material tahan terhadap bahan pembersih dan disinfektan.

Dengan desain yang tepat, kebersihan area produksi dapat lebih mudah dipertahankan.

2. Sistem Tata Udara (HVAC / AHU)

Industri Kosmetik Golongan A wajib memiliki sistem pengendalian udara yang memadai.

Sistem Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) atau Air Handling Unit (AHU) berfungsi menjaga kondisi lingkungan produksi agar tetap stabil.

Fungsi sistem ini meliputi:

Mengontrol suhu ruangan.
Mengontrol kelembapan udara.
Mengatur tekanan udara antar ruang.
Menyaring partikel debu.
Mengurangi risiko kontaminasi.

Untuk proses produksi tertentu yang memiliki risiko lebih tinggi, sistem tata udara dapat dilengkapi dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) Filter agar kualitas udara tetap sesuai standar.

Standar Fasilitas Produksi Kosmetik Golongan A Sesuai CPKB

3. Ruang Penimbangan Bahan Baku

Area penimbangan merupakan salah satu ruangan yang memerlukan pengendalian khusus.

Selama proses penimbangan, debu dari bahan baku dapat menyebar ke lingkungan apabila tidak dikendalikan dengan baik.

Oleh karena itu, ruang penimbangan harus memiliki:

Sistem ventilasi tersendiri.
Penyaringan udara yang memadai.
Kebersihan yang terjaga.
Tata letak yang memudahkan proses kerja.

Pengendalian ini bertujuan melindungi operator sekaligus mencegah kontaminasi terhadap area produksi lainnya.

4. Sistem Pengolahan Air (Water Treatment System)

Air merupakan salah satu bahan utama dalam banyak produk kosmetik.

Karena itu, Industri Kosmetik Golongan A wajib memiliki sistem pengolahan air yang mampu menghasilkan air dengan kualitas sesuai standar produksi kosmetik.

Sistem yang umum digunakan antara lain:

Reverse Osmosis (RO).
Deionized Water (DI).
Purified Water System.

Kualitas air harus dipantau secara berkala melalui pengujian laboratorium agar tetap memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

5. Fasilitas Sanitasi dan Higiene

Sanitasi dan higiene merupakan bagian penting dalam penerapan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.

Fasilitas yang harus tersedia meliputi:

Ruang ganti pakaian karyawan.
Tempat penyimpanan pakaian kerja.
Wastafel cuci tangan dengan air mengalir.
Pengering tangan.
Fasilitas sanitasi yang bersih.
Toilet yang tidak terhubung langsung dengan ruang produksi.

Seluruh fasilitas tersebut bertujuan menjaga kebersihan personel sebelum memasuki area produksi.

6. Laboratorium Quality Control (QC)

Berbeda dengan industri Golongan B, Industri Kosmetik Golongan A diwajibkan memiliki laboratorium internal yang memadai.

Laboratorium ini digunakan untuk melakukan pengujian mutu terhadap:

Bahan baku.
Bahan pengemas.
Produk antara.
Produk ruahan.
Produk jadi.

Jenis pengujian yang dilakukan dapat meliputi:

Pengujian fisika.
Pengujian kimia.
Pengujian mikrobiologi.

Keberadaan laboratorium QC memastikan bahwa setiap produk yang dipasarkan telah memenuhi spesifikasi mutu yang ditetapkan.

7. Area Penyimpanan (Gudang) yang Terpisah

Gudang merupakan bagian penting dalam sistem produksi kosmetik.

Sesuai pedoman CPKB, area penyimpanan harus ditata secara terpisah agar tidak terjadi pencampuran antar material.

Area yang umumnya harus tersedia meliputi:

Gudang bahan baku.
Gudang bahan pengemas.
Area karantina.
Gudang produk antara.
Gudang produk ruahan.
Gudang produk jadi.
Area produk ditolak.
Area produk retur atau penarikan kembali (recall).

Setiap area harus diberi identifikasi yang jelas sehingga memudahkan pengendalian persediaan.

8. Penanggung Jawab Teknis Harus Apoteker

Selain fasilitas fisik, Industri Kosmetik Golongan A juga wajib memiliki Apoteker sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT).

Apoteker bertugas mengawasi seluruh proses produksi agar sesuai dengan prinsip CPKB, mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, pengawasan mutu, hingga pelepasan produk jadi.

Keberadaan PJT menjadi salah satu aspek yang akan dievaluasi BPOM dalam proses sertifikasi.

9. Denah Bangunan Harus Mendapat Persetujuan BPOM

Seluruh fasilitas produksi harus dituangkan dalam denah bangunan industri kosmetik.

Denah tersebut menjadi dasar penilaian BPOM terhadap kesesuaian tata letak bangunan sebelum dilakukan inspeksi lapangan.

Apabila desain bangunan telah memenuhi persyaratan, perusahaan dapat memperoleh Persetujuan Denah Bangunan, yang menjadi salah satu syarat penting sebelum mengajukan Sertifikat CPKB atau SPA CPKB.

Mengapa Standar Fasilitas Sangat Penting?

Pemenuhan standar fasilitas produksi memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, antara lain:

Memenuhi persyaratan Sertifikasi CPKB.
Menjamin mutu dan keamanan produk kosmetik.
Mencegah kontaminasi silang.
Mendukung proses produksi yang konsisten.
Mempermudah proses inspeksi BPOM.
Meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis.
Mendukung peluang ekspor produk kosmetik.

Karena itu, investasi pada fasilitas produksi bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

Percayakan Persiapan Fasilitas CPKB kepada PERMATAMAS

Pendampingan Lengkap Menuju Sertifikat CPKB BPOM

PERMATAMAS menyediakan layanan Jasa Pengurusan Sertifikat CPKB BPOM dengan pendampingan menyeluruh mulai dari perencanaan fasilitas, evaluasi denah bangunan, penyusunan dokumen sistem mutu, audit internal, simulasi inspeksi, hingga proses sertifikasi selesai.

Tim kami membantu memastikan bahwa fasilitas produksi Industri Kosmetik Golongan A telah sesuai dengan standar CPKB sehingga proses evaluasi BPOM dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Kami juga memberikan garansi 100% uang kembali apabila proses gagal karena kesalahan tim PERMATAMAS.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ

1. Apa yang dimaksud fasilitas produksi kosmetik Golongan A?

Fasilitas produksi Golongan A adalah sarana industri kosmetik yang memenuhi standar CPKB BPOM untuk memproduksi kosmetik dengan proses yang lebih kompleks dan harus memenuhi persyaratan teknis yang lebih ketat.

2. Apakah tata letak bangunan menjadi syarat Sertifikasi CPKB?

Ya. Bangunan harus memiliki alur produksi satu arah (one way flow) untuk mencegah kontaminasi silang antara bahan baku, proses produksi, dan produk jadi.

3. Mengapa sistem AHU atau HVAC diperlukan?

Sistem AHU/HVAC berfungsi mengendalikan suhu, kelembapan, tekanan udara, serta menyaring partikel agar lingkungan produksi tetap memenuhi standar kebersihan.

4. Apakah Industri Kosmetik Golongan A wajib memiliki laboratorium QC?

Ya. Industri Golongan A wajib memiliki laboratorium internal untuk melakukan pengujian fisika, kimia, dan mikrobiologi terhadap bahan baku maupun produk jadi.

5. Sistem pengolahan air apa yang digunakan pada industri kosmetik?

Umumnya menggunakan sistem Reverse Osmosis (RO), Deionized Water (DI), atau Purified Water System agar kualitas air memenuhi standar produksi kosmetik.

6. Bagaimana pengaturan area gudang sesuai CPKB?

Gudang harus dipisahkan berdasarkan fungsi, seperti gudang bahan baku, bahan pengemas, area karantina, produk antara, produk jadi, serta area produk ditolak atau recall.

7. Apakah Industri Kosmetik Golongan A wajib memiliki Apoteker?

Ya. BPOM mewajibkan Industri Kosmetik Golongan A memiliki Apoteker sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT).

8. Mengapa denah bangunan harus mendapat persetujuan BPOM?

Karena denah menjadi dasar penilaian BPOM terhadap kesesuaian tata letak fasilitas sebelum dilakukan inspeksi lapangan dan proses sertifikasi.

9. Apa manfaat memenuhi standar fasilitas CPKB?

Memenuhi standar fasilitas membantu perusahaan memperoleh Sertifikat CPKB, menjaga mutu produk, mempermudah inspeksi BPOM, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

10. Mengapa menggunakan jasa PERMATAMAS untuk persiapan fasilitas CPKB?

PERMATAMAS mendampingi mulai dari evaluasi desain bangunan, penyusunan dokumen, kesiapan fasilitas, audit internal, hingga sertifikasi selesai dengan garansi 100% uang kembali apabila proses gagal karena kesalahan tim PERMATAMAS.

Manfaat Sertifikat CPKB BPOM bagi Industri Kosmetik

Jasa Sertifikasi CPKB·Juli 16, 2026

Manfaat Sertifikat CPKB BPOM bagi Industri Kosmetik – Dalam industri kosmetik, kualitas produk tidak hanya ditentukan oleh formulasi yang baik, tetapi juga oleh proses produksi yang memenuhi standar. Oleh karena itu, Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) BPOM menjadi salah satu legalitas penting yang harus dimiliki oleh perusahaan kosmetik di Indonesia.

Sertifikat CPKB bukan sekadar dokumen administratif. Sertifikat ini menunjukkan bahwa industri telah menerapkan sistem produksi yang memenuhi standar keamanan, mutu, dan kualitas sesuai ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan memiliki Sertifikat CPKB, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga memperoleh berbagai manfaat strategis yang mendukung pertumbuhan bisnis.

Lalu, apa saja manfaat Sertifikat CPKB BPOM bagi industri kosmetik? Berikut penjelasannya.

Apa Itu Sertifikat CPKB BPOM?

Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BPOM kepada industri kosmetik yang telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan sistem manajemen mutu dalam proses produksi.

Penerapan CPKB bertujuan memastikan setiap produk kosmetik diproduksi secara konsisten dengan memperhatikan aspek keamanan, mutu, kebersihan, dan kualitas sehingga aman digunakan oleh konsumen.

1. Menjadi Syarat Wajib Mengajukan Notifikasi Kosmetik BPOM

Salah satu manfaat utama Sertifikat CPKB adalah sebagai persyaratan untuk melakukan notifikasi atau pendaftaran produk kosmetik ke BPOM.

Industri kosmetik wajib memiliki Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (SPA CPKB) sebelum dapat mengajukan notifikasi produk melalui sistem e-Sertifikasi BPOM.

Tanpa sertifikat tersebut, proses registrasi produk kosmetik tidak dapat dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Menjamin Mutu dan Keamanan Produk Kosmetik

Penerapan standar CPKB memastikan seluruh proses produksi dilakukan secara terkendali.

Mulai dari:

Pemilihan bahan baku.
Penyimpanan bahan.
Penimbangan.
Proses produksi.
Pengawasan mutu.
Pengemasan.
Penyimpanan produk jadi.

Seluruh tahapan tersebut dirancang untuk meminimalkan risiko kontaminasi, kesalahan produksi, maupun ketidaksesuaian mutu sehingga produk yang dihasilkan tetap aman dan berkualitas.

3. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Kepercayaan merupakan salah satu faktor terpenting dalam industri kosmetik.

Dengan memiliki Sertifikat CPKB BPOM, perusahaan menunjukkan komitmen terhadap penerapan standar produksi yang baik dan pengawasan mutu yang konsisten.

Hal ini dapat meningkatkan:

Kepercayaan konsumen.
Loyalitas pelanggan.
Reputasi merek.
Citra perusahaan.

Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk, semakin besar pula peluang perusahaan untuk berkembang.

4. Mempermudah Menembus Pasar Ekspor

Standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik diterapkan dengan mengacu pada prinsip-prinsip internasional.

Oleh karena itu, industri yang telah menerapkan CPKB memiliki peluang lebih besar untuk memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor.

Sertifikat CPKB juga menjadi nilai tambah ketika perusahaan akan bekerja sama dengan distributor internasional maupun mengikuti persyaratan regulasi di berbagai negara.

5. Membuka Peluang Usaha Maklon Kosmetik

Bagi perusahaan yang ingin menerima jasa produksi atau maklon kosmetik, kepemilikan Sertifikat CPKB menjadi nilai yang sangat penting.

Industri yang telah memiliki Sertifikat CPKB penuh memiliki peluang untuk menerima kontrak produksi dari berbagai pemilik merek kosmetik.

Hal ini membuka sumber pendapatan baru sekaligus meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan.

6. Memenuhi Kewajiban Hukum

Sertifikat CPKB merupakan bentuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh BPOM.

Dengan memenuhi standar tersebut, perusahaan dapat menjalankan kegiatan produksi secara legal serta mengurangi risiko pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap regulasi juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tata kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.

7. Mengurangi Risiko Penarikan Produk (Recall)

Produk yang diproduksi tanpa sistem mutu yang baik memiliki risiko lebih besar mengalami cacat produksi atau ketidaksesuaian spesifikasi.

Melalui penerapan CPKB, perusahaan memiliki sistem pengawasan mutu yang lebih baik sehingga potensi terjadinya:

Produk cacat.
Kontaminasi.
Keluhan konsumen.
Penarikan produk (recall).

dapat diminimalkan sejak awal proses produksi.

8. Meningkatkan Daya Saing Industri Kosmetik

Persaingan industri kosmetik semakin ketat, baik di pasar nasional maupun internasional.

Perusahaan yang telah memiliki Sertifikat CPKB akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari:

Distributor.
Mitra bisnis.
Investor.
Pemilik merek.
Konsumen.

Legalitas yang lengkap menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan.

9. Mendukung Pertumbuhan Bisnis Jangka Panjang

Penerapan sistem CPKB tidak hanya membantu perusahaan memperoleh sertifikat, tetapi juga membangun sistem operasional yang lebih tertata.

Manfaat jangka panjangnya antara lain:

Produksi lebih efisien.
Dokumentasi lebih rapi.
Pengawasan mutu lebih baik.
Risiko kesalahan produksi berkurang.
Pengambilan keputusan lebih mudah.
Kinerja perusahaan lebih profesional.

Dengan sistem yang baik, perusahaan akan lebih siap menghadapi perkembangan industri kosmetik di masa depan.

Mengapa Menggunakan Jasa Pengurusan Sertifikat CPKB?

Meskipun manfaat Sertifikat CPKB sangat besar, proses memperolehnya memerlukan persiapan yang matang.

Perusahaan perlu memenuhi berbagai persyaratan administrasi, teknis, sistem mutu, hingga kesiapan menghadapi inspeksi BPOM.

Dengan menggunakan jasa konsultan profesional, perusahaan akan memperoleh pendampingan mulai dari:

Evaluasi kesiapan perusahaan.
Penyusunan dokumen CPKB.
Penyusunan SOP.
Pendampingan implementasi sistem mutu.
Audit internal.
Simulasi inspeksi BPOM.
Pendampingan CAPA.
Pendampingan hingga Sertifikat CPKB diterbitkan.

Percayakan Sertifikasi CPKB kepada PERMATAMAS

Pendampingan Profesional untuk Industri Kosmetik

PERMATAMAS menyediakan layanan Jasa Pengurusan Sertifikat CPKB BPOM dengan pendampingan lengkap mulai dari persiapan legalitas, penyusunan dokumen, implementasi sistem mutu, audit internal, simulasi inspeksi, hingga proses sertifikasi selesai.

Didukung tim konsultan berpengalaman, kami membantu industri kosmetik memenuhi seluruh persyaratan sesuai regulasi BPOM sehingga proses sertifikasi menjadi lebih efektif, efisien, dan terarah.

Kami juga memberikan garansi 100% uang kembali apabila proses gagal karena kesalahan tim PERMATAMAS, sehingga Anda dapat menjalankan proses sertifikasi dengan lebih percaya diri.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ

1. Apa manfaat utama Sertifikat CPKB BPOM bagi industri kosmetik?

Sertifikat CPKB membantu industri memenuhi persyaratan BPOM, menjamin mutu dan keamanan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat daya saing bisnis.

2. Apakah Sertifikat CPKB menjadi syarat notifikasi kosmetik BPOM?

Ya. Industri kosmetik harus memiliki Sertifikat CPKB atau SPA CPKB sesuai ketentuan yang berlaku sebelum mengajukan notifikasi produk kosmetik melalui sistem BPOM.

3. Bagaimana Sertifikat CPKB menjamin kualitas produk kosmetik?

CPKB mengatur seluruh proses produksi mulai dari pemilihan bahan baku, sanitasi, produksi, pengawasan mutu, hingga pengemasan sehingga kualitas produk lebih terjaga.

4. Apakah Sertifikat CPKB dapat meningkatkan kepercayaan konsumen?

Ya. Sertifikat CPKB menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan standar produksi yang baik sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas dan keamanan produk.

5. Apakah Sertifikat CPKB membantu produk masuk ke pasar ekspor?

Ya. Penerapan standar CPKB menjadi nilai tambah karena sejalan dengan praktik manufaktur yang diakui secara internasional, sehingga mendukung akses ke pasar global.

6. Apakah industri yang memiliki Sertifikat CPKB dapat menerima jasa maklon?

Ya. Industri yang telah memiliki Sertifikat CPKB penuh memiliki peluang untuk menerima kontrak produksi atau maklon dari pemilik merek lain sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Apakah Sertifikat CPKB dapat mengurangi risiko penarikan produk?

Ya. Dengan sistem pengawasan mutu yang baik, risiko cacat produksi, kontaminasi, dan penarikan produk (recall) dapat diminimalkan.

8. Mengapa Sertifikat CPKB penting bagi keberlangsungan bisnis?

Karena sertifikat ini membantu perusahaan memenuhi regulasi, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat reputasi, dan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

9. Apakah proses memperoleh Sertifikat CPKB memerlukan pendampingan?

Meskipun dapat diajukan sendiri, banyak perusahaan menggunakan jasa konsultan untuk membantu penyusunan dokumen, implementasi sistem mutu, audit internal, dan persiapan inspeksi BPOM.

10. Mengapa memilih PERMATAMAS untuk pengurusan Sertifikat CPKB BPOM?

PERMATAMAS memberikan layanan pendampingan lengkap mulai dari evaluasi awal, penyusunan dokumen, implementasi sistem mutu, audit internal, hingga pendampingan proses sertifikasi dengan garansi 100% uang kembali apabila proses gagal karena kesalahan tim PERMATAMAS.

Syarat Sertifikat CPKB BPOM untuk Industri Kosmetik

Jasa Sertifikasi CPKB·Juli 15, 2026

Syarat Sertifikat CPKB BPOM untuk Industri Kosmetik – Bagi perusahaan yang ingin memproduksi kosmetik secara legal di Indonesia, memenuhi syarat Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) BPOM merupakan langkah penting yang tidak dapat diabaikan. Sertifikat CPKB menjadi bukti bahwa industri kosmetik telah menerapkan sistem produksi sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi aspek keamanan, mutu, dan kualitas.

Masih banyak pelaku usaha yang menganggap proses pengajuan Sertifikat CPKB hanya membutuhkan dokumen administrasi. Padahal, BPOM akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap legalitas perusahaan, fasilitas produksi, sistem manajemen mutu, kompetensi sumber daya manusia, hingga penerapan prosedur operasional di lapangan.

Melalui artikel ini, Anda akan mengetahui berbagai syarat Sertifikat CPKB BPOM yang perlu dipersiapkan sebelum mengajukan permohonan sertifikasi.

Apa Itu Sertifikat CPKB BPOM?

Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BPOM kepada industri kosmetik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai regulasi yang berlaku.

Penerapan CPKB bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi kosmetik dilakukan secara konsisten dengan standar yang mampu menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan berkualitas.

Penilaian BPOM mencakup berbagai aspek, antara lain:

Sistem manajemen mutu.
Personalia.
Bangunan dan fasilitas produksi.
Peralatan.
Sanitasi dan higiene.
Pengawasan mutu (Quality Control).
Dokumentasi.
Penyimpanan bahan baku dan produk jadi.
Produksi.
Audit internal.
Penanganan keluhan.
Pengendalian perubahan.

Mengapa Memenuhi Syarat CPKB Sangat Penting?

Persyaratan CPKB tidak hanya bertujuan memperoleh sertifikat, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun sistem produksi kosmetik yang berkualitas.

Manfaat memenuhi persyaratan CPKB antara lain:

Memenuhi ketentuan BPOM.
Mendukung proses registrasi produk kosmetik.
Menjamin konsistensi mutu produk.
Mengurangi risiko kesalahan produksi.
Meningkatkan kepercayaan konsumen.
Mempermudah kerja sama dengan distributor dan pemilik merek.
Memperkuat citra perusahaan.
Meningkatkan daya saing industri kosmetik.

Syarat Administrasi Sertifikat CPKB BPOM

Sebelum mengajukan permohonan sertifikasi, perusahaan harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi.

Dokumen yang umumnya dipersiapkan meliputi:

Nomor Induk Berusaha (NIB).
KBLI yang sesuai dengan industri kosmetik.
Legalitas badan usaha.
Akun OSS-RBA.
Akun e-Sertifikasi BPOM.
Surat permohonan.
Struktur organisasi perusahaan.
Data Penanggung Jawab Teknis (PJT).

Kelengkapan administrasi menjadi tahap awal yang akan diperiksa sebelum BPOM melakukan evaluasi teknis.

Syarat Sertifikat CPKB BPOM untuk Industri Kosmetik

Syarat Teknis Sertifikat CPKB BPOM

Selain administrasi, BPOM juga mengevaluasi kesiapan teknis perusahaan.

Penanggung Jawab Teknis (PJT)

Perusahaan wajib memiliki Penanggung Jawab Teknis sesuai ketentuan BPOM.

Secara umum:

Industri Kosmetik Golongan A wajib memiliki Apoteker sebagai PJT.
Industri Kosmetik Golongan B minimal memiliki Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) sesuai ketentuan yang berlaku.

Bangunan dan Fasilitas Produksi

Fasilitas produksi harus dirancang untuk mendukung proses produksi yang higienis serta meminimalkan risiko kontaminasi silang.

Aspek yang dinilai meliputi:

Layout bangunan.
Alur produksi.
Area penyimpanan.
Area penimbangan.
Area produksi.
Gudang bahan baku.
Gudang produk jadi.

Peralatan Produksi

Seluruh mesin dan peralatan harus:

Sesuai fungsi.
Mudah dibersihkan.
Dipelihara secara berkala.
Didokumentasikan penggunaannya.

Sistem Manajemen Mutu

Perusahaan harus memiliki sistem mutu yang diterapkan secara konsisten.

Sistem tersebut mencakup:

Manual Mutu.
SOP.
Instruksi kerja.
Formulir.
Catatan produksi.
Catatan pembersihan.
Catatan kalibrasi.

Pengawasan Mutu (Quality Control)

BPOM juga menilai sistem pengawasan mutu yang diterapkan perusahaan.

Quality Control bertugas memastikan:

Bahan baku memenuhi spesifikasi.
Produk antara memenuhi standar.
Produk jadi memenuhi mutu yang ditetapkan.

Sanitasi dan Higiene

Program sanitasi harus diterapkan secara konsisten untuk menjaga kebersihan fasilitas produksi.

Hal ini meliputi:

Kebersihan ruangan.
Kebersihan peralatan.
Kebersihan personel.
Pengendalian hama.
Jadwal sanitasi.

Dokumen Sistem Mutu yang Harus Dipersiapkan

Dokumen menjadi salah satu aspek yang paling banyak diperiksa oleh BPOM.

Beberapa dokumen penting antara lain:

Manual Mutu.
SOP Produksi.
SOP Sanitasi.
SOP Pengawasan Mutu.
SOP Penyimpanan.
SOP Penanganan Keluhan.
SOP Penarikan Produk.
Formulir Produksi.
Catatan Batch.
Catatan Pelatihan.
Catatan Audit Internal.

Seluruh dokumen harus sesuai dengan kondisi operasional perusahaan dan diterapkan secara nyata.

Persiapan Sebelum Mengajukan Sertifikat CPKB

Agar proses pengajuan berjalan lancar, perusahaan sebaiknya melakukan persiapan terlebih dahulu.

Persiapan yang dapat dilakukan meliputi:

Melakukan gap assessment.
Melengkapi dokumen.
Menyiapkan fasilitas produksi.
Memberikan pelatihan kepada personel.
Melaksanakan audit internal.
Melakukan simulasi inspeksi.

Persiapan sejak awal dapat mengurangi risiko temuan saat pemeriksaan BPOM.

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Memenuhi Persyaratan CPKB

Beberapa kesalahan yang masih sering ditemukan antara lain:

SOP tidak diterapkan.
Dokumen tidak diperbarui.
Layout produksi belum sesuai.
PJT tidak aktif melakukan pengawasan.
Quality Control belum berjalan optimal.
Catatan produksi tidak lengkap.
Audit internal belum dilaksanakan.
Pelatihan personel belum terdokumentasi.

Menghindari kesalahan tersebut akan meningkatkan peluang keberhasilan dalam memperoleh Sertifikat CPKB.

Mengapa Menggunakan Jasa Konsultan Sertifikat CPKB?

Pendampingan dari konsultan berpengalaman dapat membantu perusahaan memenuhi seluruh persyaratan secara lebih sistematis.

Layanan yang umumnya diberikan meliputi:

Evaluasi kesiapan perusahaan.
Penyusunan dokumen.
Penyusunan SOP.
Pendampingan implementasi sistem mutu.
Audit internal.
Simulasi inspeksi.
Pendampingan pemeriksaan BPOM.
Pendampingan penyelesaian CAPA.

Dengan pendampingan yang tepat, perusahaan dapat mempersiapkan seluruh aspek CPKB secara lebih efektif.

Percayakan Pengurusan Sertifikat CPKB kepada PERMATAMAS

Pendampingan Profesional Sesuai Ketentuan BPOM

PERMATAMAS menyediakan layanan Jasa Pengurusan Sertifikat CPKB BPOM untuk membantu industri kosmetik memenuhi seluruh persyaratan administrasi maupun teknis sesuai regulasi yang berlaku.

Tim kami memberikan pendampingan mulai dari analisis kesiapan perusahaan, penyusunan dokumen sistem mutu, penyusunan SOP, implementasi CPKB, audit internal, simulasi inspeksi, hingga pendampingan selama proses evaluasi oleh BPOM.

Dengan pengalaman menangani berbagai proyek sertifikasi industri kosmetik, PERMATAMAS siap membantu perusahaan memperoleh Sertifikat CPKB secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan BPOM.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ

1. Apa saja syarat utama untuk mendapatkan Sertifikat CPKB BPOM?

Syarat utama meliputi legalitas perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), KBLI industri kosmetik, Penanggung Jawab Teknis (PJT), fasilitas produksi yang memenuhi standar, sistem manajemen mutu, SOP, dan dokumen pendukung lainnya.

2. Apakah setiap industri kosmetik wajib memiliki Sertifikat CPKB?

Ya. Industri kosmetik yang melakukan kegiatan produksi wajib memenuhi ketentuan CPKB sesuai regulasi BPOM agar dapat memproduksi kosmetik secara legal.

3. Apakah persyaratan CPKB berbeda untuk Golongan A dan Golongan B?

Ya. Terdapat perbedaan pada beberapa persyaratan, terutama terkait Penanggung Jawab Teknis (PJT) dan ruang lingkup penerapan CPKB sesuai klasifikasi industri kosmetik.

4. Apa fungsi Penanggung Jawab Teknis (PJT) dalam Sertifikasi CPKB?

PJT bertanggung jawab memastikan proses produksi, pengawasan mutu, dan penerapan sistem CPKB berjalan sesuai ketentuan BPOM.

5. Apakah SOP menjadi syarat wajib dalam Sertifikasi CPKB?

Ya. SOP merupakan bagian dari dokumen sistem mutu yang harus dimiliki dan diterapkan secara konsisten dalam kegiatan operasional perusahaan.

6. Mengapa BPOM memeriksa fasilitas produksi saat Sertifikasi CPKB?

Karena BPOM perlu memastikan bahwa bangunan, tata letak, peralatan, sanitasi, dan alur produksi telah memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.

7. Apakah perusahaan harus memiliki sistem Quality Control (QC)?

Ya. Sistem Quality Control merupakan salah satu aspek penting yang dinilai untuk memastikan bahan baku, proses produksi, dan produk jadi memenuhi standar mutu.

8. Apa kesalahan yang sering menyebabkan persyaratan CPKB tidak terpenuhi?

Kesalahan yang umum meliputi dokumen tidak lengkap, SOP tidak diterapkan, fasilitas belum sesuai standar, audit internal belum dilakukan, dan dokumentasi produksi tidak tertata dengan baik.

9. Apakah jasa konsultan membantu memenuhi persyaratan Sertifikat CPKB?

Ya. Konsultan membantu perusahaan melakukan evaluasi kesiapan, menyusun dokumen, menerapkan sistem mutu, serta mendampingi proses sertifikasi hingga selesai.

10. Mengapa memilih PERMATAMAS untuk pengurusan Sertifikat CPKB BPOM?

PERMATAMAS menyediakan layanan pendampingan lengkap mulai dari persiapan legalitas, penyusunan dokumen, implementasi sistem mutu, audit internal, hingga pendampingan selama evaluasi BPOM, dengan garansi 100% uang kembali apabila proses gagal karena kesalahan tim PERMATAMAS.

Cara Mengurus Sertifikat CPKB BPOM dari Awal Sampai Terbit: Panduan Lengkap Industri Kosmetik

Jasa Sertifikasi CPKB·Juli 3, 2026

Cara Mengurus Sertifikat CPKB BPOM dari Awal Sampai Terbit: Panduan Lengkap Industri Kosmetik – Industri kosmetik yang ingin memproduksi dan memasarkan produknya secara legal di Indonesia wajib memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Salah satu persyaratan penting tersebut adalah memiliki Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Sertifikat ini membuktikan bahwa proses produksi kosmetik telah memenuhi standar mutu, keamanan, dan higiene sesuai ketentuan BPOM.

Saat ini, proses mengurus Sertifikat CPKB BPOM dilakukan secara elektronik melalui OSS Risk Based Approach (OSS RBA) yang terintegrasi dengan sistem e-Sertifikasi BPOM. Melalui sistem tersebut, perusahaan dapat mengajukan permohonan, mengunggah dokumen, hingga memantau perkembangan proses sertifikasi secara online.

Bagi pelaku usaha yang baru pertama kali mengurus Sertifikat CPKB, prosesnya mungkin terlihat rumit karena melibatkan persiapan legalitas usaha, dokumen sistem mutu, persetujuan denah bangunan, inspeksi fasilitas produksi, hingga audit oleh BPOM. Oleh karena itu, memahami setiap tahapan sejak awal akan membantu memperlancar proses pengajuan dan mengurangi risiko perbaikan berulang.

Apa Itu Sertifikat CPKB BPOM?

Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh BPOM sebagai bukti bahwa industri kosmetik telah menerapkan sistem produksi sesuai standar yang berlaku. Sertifikat ini menjadi salah satu persyaratan penting sebelum perusahaan mengajukan notifikasi atau izin edar kosmetik.

Penerapan CPKB tidak hanya menilai kualitas produk akhir, tetapi juga mengevaluasi seluruh sistem produksi, mulai dari bangunan, fasilitas, personel, peralatan, hingga sistem manajemen mutu perusahaan.

Manfaat memiliki Sertifikat CPKB BPOM antara lain:

Menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi BPOM.
Mendukung proses pengajuan izin edar kosmetik.
Meningkatkan kepercayaan konsumen.
Menjamin proses produksi berjalan sesuai standar.

Tahap 1: Menyiapkan Legalitas Usaha melalui OSS RBA

Langkah pertama dalam mengurus Sertifikat CPKB adalah memastikan perusahaan telah memiliki legalitas usaha yang lengkap melalui sistem OSS RBA.

Perusahaan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memilih KBLI yang sesuai untuk industri kosmetik, misalnya KBLI 20232 untuk industri kosmetik. Selain itu, lokasi pabrik juga harus sesuai dengan tata ruang wilayah dan memenuhi persyaratan lingkungan.

Legalitas yang perlu dipersiapkan meliputi:

Nomor Induk Berusaha (NIB).
KBLI industri kosmetik yang sesuai.
Legalitas lokasi usaha.
Perizinan lingkungan apabila dipersyaratkan.

Legalitas yang lengkap menjadi dasar sebelum melanjutkan proses sertifikasi ke tahap berikutnya.

Tahap 2: Membuat Denah Bangunan Industri Kosmetik

Setelah legalitas usaha selesai dipersiapkan, langkah berikutnya adalah membuat denah bangunan industri kosmetik. Denah ini menjadi salah satu dokumen penting yang akan digunakan dalam proses pengajuan Sertifikat CPKB BPOM dan harus disusun sesuai dengan prinsip Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB).

Pembuatan denah tidak hanya menggambarkan tata letak ruangan, tetapi juga harus memperhatikan alur proses produksi yang benar agar dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang, memisahkan area bersih dan kotor, serta mendukung proses produksi kosmetik yang aman dan efisien. Oleh karena itu, desain denah sebaiknya dibuat sejak tahap perencanaan pembangunan atau renovasi pabrik.

Dalam penyusunannya, denah bangunan industri kosmetik umumnya harus memperlihatkan beberapa area penting, antara lain:

Ruang penerimaan dan penyimpanan bahan baku.
Area produksi yang memiliki alur proses yang jelas.
Gudang produk jadi dan ruang penyimpanan bahan kemas.
Laboratorium, ruang Quality Control (QC), serta fasilitas pendukung seperti ruang ganti karyawan dan area sanitasi.

Denah bangunan yang dirancang sesuai prinsip CPKB akan mempermudah proses evaluasi oleh BPOM, mengurangi potensi revisi saat inspeksi, serta menjadi dasar penerapan sistem produksi kosmetik yang memenuhi standar keamanan, mutu, dan kualitas.

Cara Mengurus Sertifikat CPKB BPOM dari Awal Sampai Terbit: Panduan Lengkap Industri Kosmetik

Tahap 3: Menyiapkan Dokumen Sistem Mutu CPKB

Setelah denah disetujui, perusahaan harus menyiapkan dokumen sistem mutu sesuai golongan industri kosmetik.

Dokumen ini menjadi dasar penilaian BPOM dalam mengevaluasi apakah perusahaan telah menerapkan sistem produksi sesuai standar CPKB.

Dokumen yang umumnya dipersiapkan antara lain:

Pedoman mutu perusahaan.
Standar Operasional Prosedur (SOP).
Struktur organisasi.
Dokumen pendukung sistem mutu lainnya.

Untuk Golongan A, perusahaan wajib menerapkan sistem mutu yang lebih lengkap dan memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab. Sedangkan Golongan B menerapkan persyaratan yang lebih sederhana sesuai ketentuan BPOM.

Tahap 4: Mengajukan Permohonan Sertifikat CPKB BPOM

Apabila seluruh dokumen telah siap, perusahaan dapat mengajukan permohonan melalui OSS RBA atau e-Sertifikasi BPOM.

Pada tahap ini seluruh dokumen persyaratan harus diunggah secara lengkap agar dapat dilakukan proses evaluasi oleh BPOM.

Dokumen yang biasanya dilampirkan meliputi:

Dokumen legalitas perusahaan.
Persetujuan denah bangunan.
Dokumen sistem mutu.
Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.

Perusahaan juga perlu melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai kategori usahanya. Untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), terdapat ketentuan pembebasan biaya PNBP sesuai regulasi yang berlaku.

Tahap 5: Pemeriksaan Dokumen oleh BPOM

Setelah permohonan diajukan, BPOM akan melakukan evaluasi terhadap seluruh dokumen yang telah diunggah.

Apabila terdapat dokumen yang belum sesuai, perusahaan akan diminta melakukan perbaikan sebelum proses berlanjut ke tahap inspeksi.

Evaluasi dokumen mencakup:

Kelengkapan administrasi.
Dokumen sistem mutu.
Persetujuan denah bangunan.
Kesesuaian data perusahaan.

Dokumen yang lengkap akan mempercepat proses pemeriksaan.

Tahap 6: Audit atau Inspeksi Sarana Produksi

Tahapan berikutnya adalah audit lapangan atau inspeksi sarana yang dilakukan oleh petugas BPOM.

Tim auditor akan menilai apakah kondisi fasilitas produksi sesuai dengan dokumen yang diajukan serta memenuhi prinsip Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.

Aspek yang diperiksa meliputi:

Bangunan dan fasilitas.
Peralatan produksi.
Personel.
Sistem produksi dan dokumentasi.

Audit ini menjadi tahap penting sebelum sertifikat diterbitkan.

Tahap 7: Tindak Lanjut CAPA (Corrective and Preventive Action)

Apabila selama audit ditemukan ketidaksesuaian, BPOM akan menerbitkan Corrective Action and Preventive Action (CAPA).

Perusahaan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap temuan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, umumnya sekitar 20 hari kerja.

Tindak lanjut CAPA meliputi:

Perbaikan fasilitas.
Penyempurnaan dokumen.
Perbaikan prosedur kerja.
Penyampaian bukti tindak lanjut kepada BPOM.

Semakin cepat dan tepat perbaikan dilakukan, semakin cepat proses sertifikasi dapat dilanjutkan.

Tahap 8: Penerbitan Sertifikat CPKB BPOM

Apabila seluruh hasil evaluasi dan audit dinyatakan memenuhi persyaratan, BPOM akan menerbitkan Sertifikat CPKB melalui sistem elektronik.

Sertifikat tersebut menjadi bukti bahwa industri kosmetik telah memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.

Informasi penting mengenai sertifikat:

Berlaku selama 5 tahun.
Digunakan sebagai salah satu persyaratan izin edar kosmetik.
Wajib dipertahankan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten.
Dapat dilakukan pengawasan kembali oleh BPOM sewaktu-waktu.

Dengan memperoleh sertifikat, perusahaan memiliki dasar legal yang lebih kuat untuk menjalankan kegiatan produksi kosmetik.

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Mengurus Sertifikat CPKB

Masih banyak perusahaan yang mengalami kendala karena kurang memahami persyaratan teknis maupun administrasi.

Persiapan yang kurang matang sering menyebabkan proses sertifikasi menjadi lebih lama.

Kesalahan yang umum terjadi antara lain:

Denah bangunan tidak sesuai standar BPOM.
Dokumen sistem mutu belum lengkap.
Fasilitas produksi belum memenuhi persyaratan.
Personel belum memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.

Melakukan evaluasi sejak awal akan membantu meminimalkan kendala selama proses pengajuan.

Mengapa Menggunakan Jasa Pengurusan Sertifikat CPKB BPOM?

Proses pengurusan Sertifikat CPKB melibatkan berbagai tahapan yang membutuhkan pemahaman terhadap regulasi BPOM.

Pendampingan dari konsultan berpengalaman dapat membantu perusahaan mempersiapkan seluruh persyaratan secara lebih efektif.

Keuntungan menggunakan jasa pendampingan antara lain:

Konsultasi persyaratan CPKB.
Penyusunan dokumen sistem mutu.
Pendampingan audit BPOM.
Bantuan tindak lanjut CAPA hingga sertifikat diterbitkan.

Kesimpulan

Mengurus Sertifikat CPKB BPOM dimulai dari menyiapkan legalitas usaha melalui OSS RBA, mengajukan persetujuan denah bangunan, menyusun dokumen sistem mutu, mengajukan permohonan melalui e-Sertifikasi BPOM, mengikuti audit sarana, melakukan tindak lanjut CAPA apabila diperlukan, hingga akhirnya memperoleh sertifikat yang berlaku selama 5 tahun.

Apabila perusahaan Anda membutuhkan pendampingan profesional dalam proses Sertifikasi CPKB BPOM, SPA CPKB, maupun izin edar kosmetik, PERMATAMAS siap membantu mulai dari konsultasi, penyusunan dokumen, evaluasi fasilitas produksi, pendampingan audit, hingga sertifikat diterbitkan. Dengan pengalaman dalam pengurusan legalitas industri kosmetik, kami membantu proses menjadi lebih cepat, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan BPOM.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ

1. Apa itu Sertifikat CPKB BPOM?
Sertifikat CPKB BPOM adalah sertifikat yang diterbitkan BPOM sebagai bukti bahwa industri kosmetik telah menerapkan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB).

2. Bagaimana cara mengurus Sertifikat CPKB BPOM?
Prosesnya dimulai dari legalitas usaha di OSS RBA, pengajuan denah bangunan, penyusunan dokumen CPKB, audit BPOM, hingga penerbitan sertifikat.

3. Apakah pengajuan Sertifikat CPKB dilakukan secara online?
Ya. Pengajuan dilakukan melalui sistem OSS RBA yang terintegrasi dengan e-Sertifikasi BPOM.

4. Berapa lama masa berlaku Sertifikat CPKB BPOM?
Sertifikat CPKB BPOM berlaku selama 5 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Apakah ada audit sebelum Sertifikat CPKB diterbitkan?
Ya. BPOM akan melakukan evaluasi dokumen dan inspeksi sarana atau audit fasilitas produksi.

6. Apa itu CAPA dalam proses Sertifikasi CPKB?
CAPA (Corrective Action and Preventive Action) adalah tindakan perbaikan yang harus dilakukan apabila BPOM menemukan ketidaksesuaian saat audit.

7. Berapa biaya mengurus Sertifikat CPKB BPOM?
Biaya PNBP disesuaikan dengan skala aset perusahaan, sedangkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat memperoleh pembebasan biaya sesuai ketentuan BPOM.

8. Apa saja syarat mengurus Sertifikat CPKB BPOM?
Persyaratan meliputi legalitas usaha, NIB, persetujuan denah bangunan, dokumen sistem mutu, serta fasilitas produksi yang memenuhi standar BPOM.

9. Apakah Sertifikat CPKB menjadi syarat izin edar kosmetik?
Ya. Sertifikat CPKB merupakan salah satu persyaratan penting dalam proses pengajuan izin edar atau notifikasi kosmetik BPOM.

10. Mengapa menggunakan jasa pengurusan Sertifikat CPKB BPOM?
Jasa pendampingan membantu menyiapkan dokumen, mempersiapkan audit, mempercepat proses pengajuan, dan meminimalkan risiko revisi atau penolakan dari BPOM.

Berapa Biaya Sertifikasi CPKB? Estimasi Anggaran Resmi Amannya

Jasa Sertifikasi CPKB·Juni 25, 2026

Berapa Biaya Sertifikasi CPKB? Estimasi Anggaran Resmi Amannya – Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) menjadi salah satu persyaratan penting bagi industri kosmetik yang ingin memastikan proses produksinya memenuhi standar mutu dan keamanan sesuai ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Salah satu pertanyaan yang sering muncul dari pemilik brand skincare, makeup, dan industri kosmetik adalah mengenai berapa biaya sertifikasi CPKB yang perlu dipersiapkan.

Biaya sertifikasi CPKB sebenarnya tidak memiliki satu angka yang sama untuk semua perusahaan karena dipengaruhi oleh jenis sertifikasi, skala usaha, jumlah bentuk sediaan, serta layanan yang diajukan. Dalam penerapannya, sertifikasi CPKB terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Sertifikasi CPKB Golongan A dan Sertifikasi CPKB Golongan B.

Beberapa faktor yang memengaruhi besarnya biaya sertifikasi CPKB antara lain:

Kategori industri kosmetik yang mengajukan sertifikasi.
Jumlah bentuk sediaan kosmetik yang diproduksi.
Jenis permohonan seperti sertifikat baru, perubahan, atau perpanjangan.
Ketentuan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPOM yang berlaku.

Memahami perbedaan biaya antara CPKB Golongan A dan Golongan B membantu pelaku usaha menyiapkan anggaran secara lebih tepat sebelum melakukan pengajuan sertifikasi.

Mengenal Sertifikasi CPKB Golongan A dan Golongan B

Sertifikasi CPKB dibedakan berdasarkan skala industri dan kemampuan penerapan sistem mutu dalam proses produksi kosmetik. Pembagian ini dibuat agar persyaratan sertifikasi dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing pelaku usaha.

CPKB Golongan A umumnya diperuntukkan bagi industri kosmetik dengan sistem produksi yang lebih lengkap dan memiliki fasilitas yang lebih besar. Sementara itu, CPKB Golongan B lebih banyak digunakan oleh industri kecil dan mikro dengan ruang lingkup produksi yang lebih sederhana.

Perbedaan umum antara kedua golongan tersebut meliputi:

CPKB Golongan A memiliki penerapan sistem mutu yang lebih menyeluruh.
CPKB Golongan B ditujukan bagi industri kosmetik skala kecil atau mikro.
Golongan A biasanya memiliki fasilitas produksi dengan kapasitas lebih besar.
Golongan B memiliki persyaratan yang disesuaikan dengan kemampuan usaha kecil.

Pemilihan golongan sertifikasi harus sesuai dengan kondisi perusahaan agar proses pengajuan dapat berjalan sesuai ketentuan BPOM.

Biaya Sertifikasi CPKB Golongan A Untuk Industri Kosmetik

CPKB Golongan A biasanya digunakan oleh industri kosmetik yang memiliki fasilitas produksi lebih kompleks dan menerapkan sistem pengendalian mutu secara menyeluruh. Besarnya biaya sertifikasi dipengaruhi oleh skala industri dan jumlah bentuk sediaan yang diajukan.

Untuk industri Golongan A, perhitungan biaya dilakukan berdasarkan klasifikasi usaha serta bentuk sediaan kosmetik yang akan mendapatkan sertifikasi. Semakin banyak bentuk sediaan yang diajukan, maka kebutuhan biaya juga dapat bertambah.

Perkiraan biaya sertifikasi CPKB Golongan A yaitu:

Industri besar dengan aset di luar tanah dan bangunan di atas Rp10 miliar dapat dikenakan biaya sekitar Rp10.000.000 per bentuk sediaan.
Industri menengah dengan aset sekitar Rp500 juta hingga Rp10 miliar dapat dikenakan biaya sekitar Rp5.000.000 per bentuk sediaan.
Industri tertentu dengan kategori usaha kecil dapat mengikuti ketentuan tarif yang berlaku sesuai regulasi.
Biaya tambahan dapat muncul apabila terdapat pengajuan perubahan atau perpanjangan sertifikat.

Selain biaya resmi, perusahaan juga perlu memperhitungkan kesiapan dokumen, fasilitas produksi, dan sistem mutu agar proses sertifikasi berjalan lancar.

Berapa Biaya Sertifikasi CPKB? Estimasi Anggaran Resmi Amannya

Biaya Sertifikasi CPKB Golongan B Untuk UMKM Kosmetik

CPKB Golongan B merupakan sertifikasi yang banyak digunakan oleh industri kosmetik kecil dan mikro. Sertifikasi ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha skala UMKM untuk memenuhi standar produksi kosmetik sesuai ketentuan BPOM.

Tarif CPKB Golongan B cenderung lebih ringan dibandingkan Golongan A karena disesuaikan dengan kemampuan industri kecil. Namun, perusahaan tetap harus memenuhi persyaratan dokumen dan kesiapan fasilitas produksi.

Perkiraan biaya layanan CPKB Golongan B antara lain:

Sertifikasi baru sekitar Rp1.000.000 per bentuk sediaan.
Pembaruan atau sertifikasi ulang sekitar Rp500.000 per bentuk sediaan.
Perubahan administrasi seperti perubahan nama badan usaha atau alamat dengan lokasi yang sama sekitar Rp100.000.
Persetujuan denah bangunan baru sekitar Rp250.000 per persetujuan.

Dengan biaya yang lebih terjangkau, CPKB Golongan B menjadi pilihan bagi banyak pelaku UMKM skincare dan kosmetik yang ingin mengembangkan bisnis secara legal.

Faktor Yang Membuat Biaya Sertifikasi CPKB Berbeda

Banyak pelaku usaha mengira biaya sertifikasi CPKB selalu sama, padahal terdapat beberapa komponen yang dapat memengaruhi total anggaran. Perbedaan biaya biasanya terjadi karena kondisi dan kebutuhan setiap perusahaan tidak sama.

Selain tarif resmi pemerintah, perusahaan perlu memperhatikan biaya persiapan internal agar proses sertifikasi tidak mengalami hambatan.

Beberapa faktor yang memengaruhi biaya sertifikasi CPKB yaitu:

Jumlah produk atau bentuk sediaan yang ingin disertifikasi.
Kategori industri berdasarkan skala usaha.
Kesiapan fasilitas dan dokumen perusahaan.
Kebutuhan pendampingan dalam proses pengurusan.

Persiapan yang matang dapat membantu perusahaan menghindari biaya tambahan akibat revisi atau pengajuan ulang.

Biaya Tambahan Yang Perlu Dipersiapkan Dalam Pengurusan CPKB

Selain tarif resmi sertifikasi, perusahaan kosmetik juga perlu memperhitungkan kebutuhan pendukung lainnya. Biaya tambahan ini biasanya berkaitan dengan persiapan sistem produksi dan kelengkapan administrasi.

Memiliki gambaran biaya secara menyeluruh akan membantu pemilik usaha membuat perencanaan anggaran yang lebih realistis.

Beberapa kebutuhan tambahan yang mungkin diperlukan yaitu:

Penyusunan dokumen sistem mutu dan SOP produksi.
Penyesuaian fasilitas produksi sesuai standar CPKB.
Persiapan dokumen administrasi perusahaan.
Pendampingan proses pengajuan sertifikasi.

Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat menjalankan proses sertifikasi tanpa kendala administratif yang menghambat.

Cara Mengajukan Sertifikasi CPKB Melalui BPOM

Pengajuan sertifikasi CPKB dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh pemerintah. Perusahaan perlu memastikan seluruh dokumen dan data yang dimasukkan sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Tahapan pengajuan dimulai dari persiapan dokumen hingga proses pemeriksaan terhadap fasilitas produksi kosmetik.

Alur umum pengajuan sertifikasi CPKB yaitu:

Menyiapkan legalitas usaha dan dokumen pendukung.
Menentukan jenis sertifikasi CPKB Golongan A atau Golongan B.
Melakukan pengajuan melalui sistem yang tersedia.
Mengikuti proses evaluasi dan pemeriksaan sampai sertifikat diterbitkan.

Dengan mengikuti prosedur yang benar, perusahaan dapat memperoleh sertifikasi CPKB sesuai standar yang berlaku.

Kesalahan Umum Saat Menghitung Biaya Sertifikasi CPKB

Sebagian pelaku usaha mengalami kendala karena hanya memperhitungkan biaya resmi tanpa mempersiapkan kebutuhan pendukung lainnya. Akibatnya, proses sertifikasi dapat berjalan lebih lama dan membutuhkan penyesuaian tambahan.

Pemahaman mengenai seluruh komponen biaya menjadi langkah penting sebelum melakukan pengajuan.

Kesalahan yang sering dilakukan dalam persiapan biaya CPKB yaitu:

Tidak mengetahui kategori CPKB yang sesuai dengan usaha.
Tidak memperhitungkan jumlah bentuk sediaan produk.
Mengabaikan kebutuhan persiapan dokumen dan fasilitas.
Tidak melakukan pengecekan persyaratan sebelum pengajuan.

Dengan persiapan yang tepat, perusahaan dapat mengatur anggaran sertifikasi secara lebih efektif.

Kesimpulan

Biaya sertifikasi CPKB bergantung pada jenis sertifikasi yang dipilih, apakah termasuk CPKB Golongan A atau CPKB Golongan B, jumlah bentuk sediaan, serta skala industri kosmetik. Pemilik brand skincare, makeup, dan produsen kosmetik perlu memahami perbedaan kedua kategori tersebut agar dapat menyiapkan anggaran secara tepat.

PERMATAMAS membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan Sertifikasi CPKB mulai dari pengecekan kesiapan usaha, persiapan dokumen, pendampingan pengajuan, hingga membantu memastikan persyaratan terpenuhi sesuai ketentuan BPOM.

Dengan pengalaman dalam membantu legalitas industri kosmetik, PERMATAMAS siap menjadi mitra terpercaya bagi UMKM maupun perusahaan kosmetik yang ingin mengurus Sertifikasi CPKB secara lebih mudah, aman, dan profesional.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ Berapa Biaya Sertifikasi CPKB? Estimasi Anggaran Resmi Amannya

1. Berapa biaya sertifikasi CPKB terbaru?

Biaya sertifikasi CPKB tergantung pada golongan industri, jumlah bentuk sediaan, serta jenis layanan yang diajukan. CPKB Golongan A dan Golongan B memiliki tarif yang berbeda karena disesuaikan dengan skala usaha dan kompleksitas penerapan sistem mutu produksi kosmetik.

2. Apa perbedaan CPKB Golongan A dan CPKB Golongan B?

CPKB Golongan A diperuntukkan bagi industri kosmetik dengan sistem produksi yang lebih lengkap dan penerapan mutu yang lebih menyeluruh. Sedangkan CPKB Golongan B ditujukan untuk industri kosmetik skala kecil atau mikro dengan persyaratan yang disesuaikan.

3. Berapa biaya sertifikasi CPKB Golongan A?

Biaya CPKB Golongan A dihitung berdasarkan kategori industri dan jumlah bentuk sediaan. Untuk industri besar dapat mencapai sekitar Rp10.000.000 per bentuk sediaan, sedangkan industri menengah sekitar Rp5.000.000 per bentuk sediaan sesuai ketentuan tarif yang berlaku.

4. Berapa biaya sertifikasi CPKB Golongan B untuk UMKM kosmetik?

CPKB Golongan B untuk industri kecil dan mikro memiliki tarif yang lebih terjangkau. Biaya sertifikasi baru dapat berkisar sekitar Rp1.000.000 per bentuk sediaan, sedangkan pembaruan sertifikat sekitar Rp500.000 per bentuk sediaan.

5. Apakah biaya sertifikasi CPKB sudah termasuk seluruh proses pengurusan?

Biaya resmi sertifikasi merupakan tarif layanan pemerintah. Di luar biaya tersebut, perusahaan mungkin perlu menyiapkan anggaran tambahan untuk persiapan dokumen, perbaikan fasilitas, penyusunan SOP, atau pendampingan pengurusan.

6. Apa saja yang memengaruhi biaya sertifikasi CPKB?

Beberapa faktor yang memengaruhi biaya yaitu golongan industri, jumlah produk atau bentuk sediaan, kondisi fasilitas produksi, kelengkapan dokumen, serta kebutuhan perbaikan sebelum pemeriksaan.

7. Apakah UMKM skincare wajib memiliki sertifikasi CPKB?

UMKM kosmetik yang memproduksi produk sendiri perlu memenuhi ketentuan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik sesuai kategori usahanya. CPKB Golongan B menjadi salah satu pilihan bagi industri kosmetik skala kecil dan mikro.

8. Berapa lama proses sertifikasi CPKB sampai terbit?

Lama proses sertifikasi CPKB bergantung pada kesiapan perusahaan, kelengkapan dokumen, kondisi fasilitas produksi, serta hasil evaluasi selama proses pemeriksaan.

9. Apa penyebab proses sertifikasi CPKB menjadi lebih lama?

Beberapa penyebabnya yaitu dokumen belum lengkap, SOP produksi belum sesuai, fasilitas belum memenuhi standar, atau perusahaan belum siap mengikuti proses pemeriksaan.

10. Apakah PERMATAMAS membantu pengurusan sertifikasi CPKB?

Ya. PERMATAMAS membantu proses pengurusan Sertifikasi CPKB mulai dari konsultasi awal, pengecekan persyaratan, persiapan dokumen, pendampingan pengajuan, hingga membantu perusahaan mempersiapkan proses evaluasi sesuai standar BPOM.